SuaraBandungBarat.id- Pengusaha lokal Kabupaten Bandung Barat menjerit lantaran minim pekerjaan proyek dari Pemkab Bandung Barat sejak dua tahun terakhir ini lantaran terimbas pandemi covid-19.
Selain itu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bandung Barat pun saat ini diduga mayoritas merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD KBB.
Salah seorang pengusaha, Adang (40) menjelaskan, kendati telah memenuhi persyaratan undang-undang namun para pengusaha tersebut tidak memperoleh proyek pekerjaan.
"Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya," katanya, Rabu (29/3/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, usulan pokir anggota DPRD KBB secara regulasi dilindungi dan sudah diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover dalam Musrenbang.
"Saya tau kalau Pokir itu diatur undang-undang. Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan. Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan," katanya.
Adang menyebut, kuantitas pekerjaan dan besaran anggaran pokir milik anggota DPRD KBB tersebut jumlahnya variatif di setiap OPDnya. Bahkan ada dugaan di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai pokir DPRD KBB.
Selain itu, Pokir DPRD KBB tersebut juga tidak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas.
"Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," katanya.
Baca Juga: Mabuk Lalu Ancam Warga, Ketua Ormas di Langkat Tewas Dibakar Massa
Salah seorang ASN KBB yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. Bahkan di kantor tempat dirinya bekerja setidaknya 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD.
"Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya," katanya. (*)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Duka Mendalam Klub Juara Liga Champions untuk Korban Gempa Venezuela
-
Mengapa Dokumen WDP Jadi WTP Dicari KPK? Fakta Baru dari Penggeledahan BPK Sumsel
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Sudah Bayar Rp128 Juta, Rumah Tak Kunjung Dibangun, Konsumen Lapor Polda Sumsel
-
Strategi Keliru Hong Myung-Bo, Korea Selatan Terancam Angkat Koper Lebih Cepat dari Piala Dunia 2026
-
Jokowi Mulai Keliling Indonesia, Lampung Jadi Tujuan Pertama, Ada Agenda Apa?
-
Sri Sultan Absen dari Agenda Pemerintahan, Paku Alam X Ditunjuk Jadi Plh Gubernur DIY
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar