Suara.com - Bagi petani yang sawahnya terdampak banjir, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan)akan memberi bantuan. Bantuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sawah dengan asuransi tani dan sawah tanpa asuransi tani.
Adapun bantuan asuransi diberikan senilai Rp 6 juta per hektare. Selain bantuan dalam bentuk asuransi, Kementan juga memberikan bantuan benih.
Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy.
"Bagi petani yang sawahnya memiliki asuransi tani, pemerintah akan memberikan kompensasi senilai Rp 6 juta per hektare. Sementara untuk petani yang sawahnya tidak memiliki asuransi tani, akan diusulkan pemberian bibit gratis," ujarnya, Jakarta, Rabu (20/3/2019).
Dia menjelaskan, kalkulasi kompensasi asuransi sudah diperhitungkan dan diperkiran cukup bagi petani untuk melakukan budi daya lahan, mulai dari pengolahan lahan, membeli benih, dan juga pupuk.
"Mengingat cuaca yang tidak menentu, kami terus mendorong petani mengasuransikan lahannya sebelum tanam, agar lebih aman dan nyaman dalam usaha taninya," kata Sarwo Edhy.
Dia menjelaskan, banjir yang menerjang lahan persawahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, belum mengganggu aktivitas pertanian. Bahkan sejumlah daerah melaporkan sudah mulai panen.
"Itulah pentingnya mekanisasi pertanian. Kita harus siap selalu pompa air apabila terjadi banjir atau kekeringan," ujarnya.
Jateng Mendata Jumlah Sawah yang Terendam
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, Suryo Banendro, mengatakan, setelah banjir yang menerjang di kabupaten selatan Jateng itu, pemerintah mendata jumlah sawah yang terendam. Banjir itu merendam ribuan hektare tanaman padi di delapan kecamatan.
Baca Juga: Kementan Minta Petani Optimalkan Penggunaan Bantuan Alat Pertanian
Sebanyak 1.874 hektare tanaman di Kabupaten Purworejo, Jateng, rusak akibat terendam banjir pada Minggu, 17 Maret 2019. Pemprov Jateng bergerak cepat, dengan menyiapkan fasilitas asuransi untuk pertanian yang gagal panen atau puso.
"Beberapa diantaranya terancam gagal panen atau puso, karena padi yang terendam banjir berusia 75 hari hingga menjelang panen. Kondisinya juga bervariasi. Ada padi yang hanyut karena derasnya banjir sebanyak 7,5 hektare, ada pula yang roboh sampai 2,5 hektare," kata Suryo.
Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan itu. Untuk tanaman padi yang gagal panen atau puso, Pemprov Jateng menyiapkan asuransi yang ditanggung oleh APBD maupun APBN.
"Semua sudah kami siapkan, alokasinya sudah ada, tinggal mengajukan. Saat ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi oleh teman-teman di kabupaten. Nantinya para petani yang mengalami puso akan mendapat asuransi sebesar Rp 6 juta," ujarnya.
Pada dana alokasi untuk asuransi, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk membayar polis asuransi sumber APBD Provinsi itu berjumlah 7.761 hektare, sedangkan untuk polis asuransi dari APBN sebanyak 155 hektare.
"Kalau asuransi sumber APBD, semua polis asuransi yang menanggung pemerintah, namun kalau yang bersumber dari APBN, petani masih harus membayar polis asuransi sebesar Rp 36 ribu," katanya.
Selain asuransi, pemerintah juga menyediakan bantuan bibit gratis melalui cadangan benih nasional maupun bantuan benih dari pemerintah daerah dan pusat.
"Ini prosesnya cepat, tinggal teman-teman dari kabupaten mendata dan mengajukan, maka akan langsung turun bantuan ini," ujarnya.
Perbaikan irigasi yang rusak akibat banjir di Purworejo juga langsung dilakukan dengan cepat, agar pertanian kembali normal. Perbaikan dilakukan di beberapa lokasi, seperti di Kecamatan Pituruh, Bayan, dan lainnya.
Begitu juga di Kabupaten Magetan, lahan sawah yang terendam banjir pekan lalu akan mendapatkan klaim asuransi.
"Perusahaan asuransi sedang menghitung kerusakan, yang mengalami kerusakan berapa, itu yang akan ditentukan mendapat klaim," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan, Edi Suseno.
Edi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengikutsertakan asuransi lahan persawahan warga yang rentan terdampak banjir sejak tiga tahun lalu. Luasan lahan pertanian di tiga desa yang telah mengikuti program asuransi seluas 300 hektare.
"Premi 80 persen dibantu pemerintah, sementara 20 persen dibayar oleh pemilik sawah," ujarnya.
Upaya pemerintah Kabupaten Magetan mengikutsertakan ratusan lahan sawah dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani, mengingat hampir setiap tahun, sejumlah lahan di bantaran Sungai Madiun terdampak banjir.
"Klaim yang cair tidak menutup kerugian seluruhnya. Paling tidak petani bisa beli benih lagi, beli pupuk dan nggarap lagi," ucap Edi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan