Pemerintah Diminta Percepat Perizinan untuk Tarik Investor di Hulu Migas

Suara.com - Percepatan proses perizinan dan penciptaan kepastian hukum dinilai menjadi kunci penting untuk menarik lebih banyak investor ke sektor hulu minyak dan gas (migas).

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang mengapresiasi langkah-langkah konkret Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan lifting migas nasional, namun juga menekankan pentingnya pembenahan iklim investasi secara menyeluruh.

Menurut Rusli, peningkatan produksi migas sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong produksi minyak nasional mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari (BOPD). Ia menyadari bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan strategi teknis dan dukungan regulasi yang bersahabat dengan investor.

"Peningkatan lifting migas ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya melihat Kementerian ESDM sudah berada di jalur yang benar. Upaya ini sangat penting untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga," ujar Rusli di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai strategi seperti reaktivasi sumur-sumur migas yang tidak aktif namun masih menyimpan potensi besar.

Selain itu, penggunaan teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan kerja ulang (workover) disebut sebagai upaya penting dalam menghidupkan kembali sumur lama. Namun, selain strategi teknis, Rusli menekankan pentingnya reformasi regulasi agar Indonesia semakin menarik bagi investor sektor energi.

"Kita harus menciptakan ekosistem yang kondusif agar investor punya kepastian dan kenyamanan untuk menanamkan modalnya," imbuh dia.

Rusli juga menyoroti percepatan proyek-proyek strategis nasional seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) dan Abadi Masela, yang terus didorong oleh SKK Migas. Menurutnya, kedua proyek tersebut sangat strategis untuk menopang produksi jangka panjang, namun perlu didukung dengan kemudahan perizinan agar dapat berjalan optimal.

Rusli juga menyinggung masalah pengeboran ilegal (illegal drilling) yang marak terjadi, terutama di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang kerja sama antara pengebor rakyat dengan BUMD atau koperasi sehingga aktivitas tersebut bisa tertata secara legal dan produktif.

Baca Juga: Ganggu Investasi, Mantan Jenderal Bintang Empat Ini Minta Preman Dihabisi

Tak kalah penting, Rusli menegaskan perlunya pemanfaatan teknologi modern dalam proses eksplorasi dan produksi migas. Penggunaan kecerdasan buatan (AI), big data, dan teknologi seismic terbaru dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi kegiatan eksplorasi migas nasional.

"Dengan strategi yang tepat dan dukungan teknologi modern, saya optimis lifting migas kita bisa meningkat signifikan. Ini jadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional ke depan," katra

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Dalam kunjungan tersebut, Bahlil mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melalui PHM dalam mempertahankan tingkat produksi migas di tengah tantangan operasi yang kompleks, terutama di lapangan migas yang sudah mature.

Inovasi yang dilakukan oleh PHI meliputi digitalisasi dan adopsi teknologi terkini dalam pengelolaan lapangan migas. Bahlil juga berpesan agar PHM terus meningkatkan kinerjanya demi mendukung ketahanan energi nasional.

"Saya berharap PHM terus fokus dalam meningkatkan lifting minyak untuk mendukung ketahanan energi nasional, tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh pelaku industri migas," kata Bahlil seperti dikutip Antara.

Strategi ESDM