Rapat Bahas Defisit APBN, DPR Malah Usul Anggaran iPad ke Sri Mulyani

Suara.com - Ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.

Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.

"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan.

Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.

"Kalau iPad DPR bakal bersurat ke Kementerian Keuangan," katanya sambil tersenyum.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Strategi RAPBN 2026 di Bawah Perintah Prabowo

"Defisit 2025 diperkirakan 2,78% PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Penerimaan negara diperkirakan bisa terkumpul Rp2.076,9 triliun atau tumbuh 7,5%.

Rendahnya penerimaan disebabkan oleh pelemahan ekonomi nasional dan batalnya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang sebelumnya berpotensi Rp71 triliun.

"Itu menghilangkan Rp71 triliun dari target kita ini tentu hilangkan kinerja kita," ujarnya.

Khusus untuk bea cukai diperkirakan mencapai Rp310,4 triliun atau tumbuh 3,4%.

"Kebijakan tidak naikkan cukai tapi harga jual eceran, lalu berantas rokok ilegal, maupun kecenderungan downtrading serta dilakukan measure track and trace otentifikasi cukai dan pemberantasan rokok ilegal," jelasnya