Panggul Beras Menteri Zulhas Disorot, Apa Tugas Menko Pangan?

Suara.com - “Assalammualaiku Ibu. Ibu rumahnya di mana?”

“Ini, Pak, yang hanyut…”

Itulah percakapan singkat antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan salah satu korban banjir di Padang yang viral di media sosial. Percakapan hangat itu kini berujung sindiran sarkas karena dilakukan sambil memanggul karung beras di lokasi bencana, banyak yang menyebut aksi Zulhas tak berkelas karena posisinya sebagai Menko.

Apa yang Terjadi?

Pada momen kunjungan ke lokasi bencana banjir di Sumatera, Menko Zulhas terlihat memanggul satu karung beras dan berjalan ke arah korban bencana. Aksi ini terekam kamera dan dibagikan secara luas di berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan TikTok.

Cuplikan video ini memperlihatkan Zulhas, yang juga Ketua Umum PAN, berinteraksi dengan warga dan petugas di lokasi, dengan fokus kamera pada momen ia mengangkat karung bantuan tersebut.

Netizen menilai bahwa tugas Menko adalah mengkoordinasikan bantuan logistik secara sistematis, bukan melakukan aksi simbolis mengangkat beras yang bisa dilakukan oleh relawan atau petugas setempat.

Lantas apa itu Menko?

Menteri Koordinator (Menko) adalah singkatan dari Menteri Koordinator Republik Indonesia. Menko adalah jabatan menteri senior dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dari sekelompok kementerian teknis yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.

Baca Juga: 27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut

Menko berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas utama seorang Menteri Koordinator meliputi sinkronisasi dan koordinasi dengan memastikan semua kebijakan dan program kementerian di bawah koordinasinya berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

Selain itu melakukan pengendalian pelaksanaan dengan mengawasi dan mengendalikan implementasi kebijakan di berbagai kementerian terkait untuk mencapai tujuan pemerintah secara terpadu.

Dan juga melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan dengan membantu menyiapkan dan merumuskan kebijakan lintas sektoral yang memerlukan koordinasi tingkat tinggi.

Meski banjir kritikan Menko Zulhas tak peduli aksinya tersebut dicemooh banyak pihak dia bilang. "Setiap saya ke daerah saya memang bagi beras, biasa saya gotong beras, biasa. Biasa 500 (kg), 100 (kg), 5 kg, saya biasa itu, saya bagi, biasa," katanya di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dirinya menekankan yang terpenting saat ini adalah membantu para korban bencana banjir-tanah longsor di Sumatra.

Meski tak peduli cemoohan orang, aksi panggul beras Menko Zulhas menyoroti sensitivitas tinggi masyarakat Indonesia terhadap gestur politik di tengah krisis. Dalam dunia digital saat ini, setiap gerak-gerik pejabat publik akan diawasi ketat dan ditafsirkan beragam.

Alih-alih menunjukkan kekuatan dan kepedulian, aksi tersebut justru menjadi bumerang komunikasi politik yang berujung pada sindiran sarkas karena dianggap tidak tulus dan lebih fokus pada citra daripada substansi bantuan bencana.

Pengamat Politik Rocky Gerung bahkan menilai aksi Zulhas adalah pameran palsu yang harus diperhatikan.

"Bukan terpojok oleh netizen tapi memang ada sesuatu yang diumpankan pada publik sehingga seolah-olah dengan memmmanggul-manggul beras itu persoalan selesai dan itu artinya ada perencanaan untuk pameran ya. Pameran kemanusiaan yang palsu gitu itu yang harus kita perhatikan," kata Rocky Gerung.

Aksi Panggul Beras dengan Bantuan tak merata

Panggul beras yang dilakukan Menko Zulhas ternyata tak sebanding dengan realita distribusi bantuan yang merata di sejumlah lokasi terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengakui hal itu. "Iya, kami akan terus percepat," kata Cak imin sapaan karibnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang mengakui bahwa distribusi bantuan untuk korban bencana belum merata. Dia pun meminta agar pemerintah memperbaiki rantai komando penanganan dapat lebih cepat, tepat sasaran dan mampu menjangkau daerah terisolir.

“Masih ada beberapa lokasi yang agak jauh dan terisolir. Kebutuhan bantuan dari sisi kapasitas sebetulnya untuk darurat sudah memadai. Tapi menyalurkan itu tidak mudah juga untuk berbagai lokasi,” ujar Marwan di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Total Bantuan Tak Sebanding Kerugian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan, total nilai alokasi anggaran untuk penanganan korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Kementerian Sosial telah mencapai Rp 66,7 miliar.

Ia mengatakan, total bantuan yang digelontorkan Kemensos per 7 Desember 2025 ini meliputi logistik, dapur umum, dan pengerahan Taruna Siaga Bencana atau Tagana di seluruh wilayah terdampak.

"Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak," kata Gus Ipul melalui siaran pers, dikutip Senin (8/12/2025).

Gus Ipul merincikan, total nilai bantuan yang telah digelontorkan itu berupa pendirian layanan 39 dapur umum yang memproduksi 417.749 bungkus makanan per hari, serta suplai 101,4 ton beras.

Adapula ribuan paket kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga penjernih air. Sementara itu, 648 Tagana dikerahkan untuk evakuasi, pengelolaan dapur umum, dan layanan dukungan psikososial bagi warga terdampak.

Mengutip data BNPB per akhir pekan lalu, Gus Ipul mengatakan, bencana banjir dan lumpur yang melanda 52 kabupaten/kota mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi, 916 jiwa meninggal, 274 orang hilang, 4,2 ribu orang terluka, serta lebih dari 105.900 rumah rusak.

Disisi lain kerugian akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai terpetakan.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menghitung dampak ekonomi nasional mencapai Rp 68,67 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut bencana itu menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen.

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” kata Bhima.

Bhima menilai lumpuhnya akses transportasi di satu wilayah langsung memukul pergerakan barang konsumsi dan pasokan industri. Kondisi tersebut membuat tekanan ekonomi menyebar ke banyak daerah.

Celios memperkirakan kerugian daerah mencapai Rp 2,04 triliun di Aceh, Rp 2,07 triliun di Sumut, dan Rp 2,01 triliun di Sumbar. Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan ikut terdampak dengan kerugian sekitar Rp 2 triliun per provinsi. “Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun,” tutur Bhima.

Celios menyoroti ketimpangan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ekstraktif terhadap kerugian akibat banjir. Di Aceh, PNBP tambang per 31 Agustus tercatat Rp 929 miliar, jauh di bawah kerugian Rp 2,04 triliun. “Aceh merugi Rp 2,04 triliun, lebih besar dibanding PNBP tambang Aceh Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025,” ujar Bhima.

Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Aceh hanya Rp 12 miliar, sementara DBH mineral dan batubara Rp 56,3 miliar pada 2025. Nilai itu tidak mendekati beban kerusakan.

Di luar hitungan Celios, pemerintah mencatat kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto.

Aceh membutuhkan biaya terbesar, yakni Rp 25,41 triliun. Sebanyak 37.546 rumah rusak bersama fasilitas publik seperti jembatan, jalan, rumah sakit, pesantren, hingga lahan pertanian dan pemerintahan. Estimasi pemulihan Sumut mencapai Rp 12,8 triliun dan Sumbar Rp 13,52 triliun.