- Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 459,3 miliar dolar AS.
- Kenaikan utang tersebut dipengaruhi peningkatan sektor publik di tengah penurunan total Utang Luar Negeri swasta.
- Pemerintah memastikan struktur utang luar negeri tetap sehat dan didominasi oleh kewajiban jangka panjang.
Suara.com - Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 459,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.249 triliun. Angka ini secara tahunan tumbuh naik sebesar 5,6 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan kenaikan dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2026 tercatat 220,9 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
ULN pemerintah dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,7 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,4 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Sedangkan, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Dalam hal ini, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
"Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat tecermin pada hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang," kata Ramdan.
Selain itu, posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar 195,6 miliar dolar AS, atau terkontraksi sebesar 0,8 persen (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen (yoy) dan 0,6 persen (yoy).
BI pun memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.