- B50 ditargetkan menghemat devisa Rp 170 triliun dan menghentikan impor solar.
- Produksi minyak 2025 mencapai target APBN, pertama kalinya sejak 2016.\
- Prabowo menargetkan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun dan memperluas listrik desa.
Suara.com - Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah mengandalkan peningkatan produksi migas, biodiesel, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mencatat sejumlah capaian di sektor energi, mulai dari keberhasilan memenuhi target produksi minyak pada 2025 hingga percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah adalah mandatori biodiesel. Setelah penerapan B40 pada 2025 diklaim menghemat devisa sebesar Rp 130,21 triliun, pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50 pada Juli 2026.
"Pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 dengan perkiraan penghematan devisa hingga Rp 170 triliun dan target menghentikan impor solar," tulis Bakom dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa (20/10/2026).
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menekan kebutuhan devisa untuk memenuhi konsumsi energi domestik. Namun, realisasi penghematan dan target penghentian impor solar akan bergantung pada pelaksanaan program serta kemampuan pasokan bahan baku biodiesel di dalam negeri.
Di sektor hulu, pemerintah juga mencatat capaian produksi minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), yang berhasil memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025. Bakom menyebut pencapaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016.
Capaian itu menjadi salah satu indikator upaya pemerintah memperkuat produksi energi domestik. Meski demikian, keberlanjutan peningkatan produksi migas tetap menjadi tantangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Sementara itu, pemerintah mulai mengakselerasi pengembangan energi surya melalui program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Presiden Prabowo meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026 dengan target pembangunan secara bertahap dalam tiga tahun.
Pada tahap awal, sebanyak 14 proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) atau sekitar 5,2 GWp mulai dioperasikan. Kapasitas tersebut menjadi bagian awal dari target akumulatif 100 GWp yang ingin dicapai pemerintah.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan pembangunan proyek, kesiapan infrastruktur kelistrikan, serta dukungan investasi.
Dari sisi pemerataan akses, Program Listrik Desa (Lisdes) sepanjang 2025 telah menjangkau 1.516 lokasi dan menghasilkan 77.616 pelanggan baru di wilayah terpencil. Pemerintah memastikan perluasan jaringan listrik tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2026.
Pemerintah juga mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Setelah penandatanganan kerja sama untuk tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya, pada April 2026, pemerintah menyiapkan percepatan proyek serupa di 12 wilayah aglomerasi lainnya.