- Danantara menyiapkan IPO BUMN pada 2029, bertepatan dengan tahun politik.
- BUMN bisa IPO lebih cepat atau menunda jika kondisi pasar tidak mendukung.
- Penggunaan dana IPO wajib transparan agar investor publik tidak dirugikan.
Jika kondisi pasar modal sedang tidak kondusif, pelaksanaan IPO bisa ditunda. Sebaliknya, perusahaan yang sudah siap sebelum jadwal tersebut dapat lebih dahulu menawarkan sahamnya kepada publik.
"Saya yakin Danantara juga punya pertimbangan, sekiranya tahun 2029 kondisinya tidak kondusif, maka IPO bisa saja ditunda. Sebaliknya, jika memang ada BUMN yang sudah siap sebelum 2029, maka bisa jalan duluan," katanya.
Menurutnya ketika perusahaan BUMN melepas sebagian sahamnya kepada publik, dana yang terkumpul seharusnya memiliki tujuan bisnis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Herry mengatakan, investor dapat mengacu pada prospektus untuk mengetahui rencana penggunaan dana hasil penawaran umum.
Menurutnya, mekanisme pengawasan juga sudah diatur melalui regulasi pasar modal, termasuk POJK Nomor 40 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum dengan nilai sekurang-kurangnya 20% dari total dana penawaran umum harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Artinya, investor publik, termasuk pemegang saham ritel, memiliki ruang untuk menyampaikan suara apabila tidak menyetujui perubahan penggunaan dana tersebut.
Herry menilai penyimpangan penggunaan dana IPO juga berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan.
Pasar bisa memberikan hukuman melalui aksi jual saham apabila investor kehilangan kepercayaan. Bahkan, dampaknya berpotensi merembet kepada emiten BUMN lainnya.
"Risikonya terlalu besar jika mau melakukan penyimpangan dana hasil penawaran umum," jelasnya.
Dia bilang sebagai pengelola investasi negara sekaligus pihak yang mengendalikan agenda transformasi BUMN, Danantara perlu memastikan proses penawaran saham tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai kepada investor publik.
Herry menjelaskan, mekanisme independensi dalam IPO BUMN pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan swasta.
Proses tersebut melibatkan akuntan publik independen dan konsultan hukum independen yang memberikan penilaian serta pendapat profesional sesuai bidang masing-masing.
Keterlibatan pihak independen itu menjadi salah satu unsur untuk menjaga kredibilitas proses IPO, termasuk bagi perusahaan yang berada di bawah pengelolaan Danantara.
Sebab, jangan sampai IPO hanya menjadi cara baru untuk mengundang dana masyarakat ketika perusahaan membutuhkan modal, sementara investor justru harus menanggung risiko dari keputusan bisnis yang tidak transparan.
"Bahkan kalau bandel, yang terburuk bisa dihukum oleh pasar, seperti aksi jual yang dilakukan investor. Jadi, risikonya terlalu besar jika mau melakukan penyimpangan dana hasil penawaran umum. Risiko ini juga bisa merambat ke emiten BUMN lain," pungkas Herry.