Menpora Erick Thohir Resmi Rangkap Jabatan Ketua Umum PSSI, FIFA Pastikan Tak Benturan Kepentingan

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, dipastikan masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI setelah menerima surat resmi dari FIFA pada Senin.

Erick menegaskan rangkap jabatan sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI tidak menyalahi aturan FIFA.

"Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear, nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu," ujar Erick dalam keterangan tertulis.

Erick dilantik sebagai Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September, menggantikan Dito Ariotedjo yang menjabat sejak April 2023.

Keseimbangan Jabatan dan Kepentingan

Erick menepis kekhawatiran bahwa sepak bola akan menjadi prioritas Kemenpora karena posisinya di PSSI.

"Tidak mungkin saya sebagai Menpora, anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emas saya nanti itu cabang olahraga unggulan yang 13 atau 14 cabor itu. Dan tentu olahraga yang lain, kita tata ulang," lanjut Erick.

Erick menekankan pengelolaan olahraga akan merata, tidak memihak satu cabang tertentu.

Ia menyatakan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara tugas pemerintah dan tanggung jawab di PSSI.

Baca Juga: Menpora Erick Thohir: Jabatan Ketua Umum PSSI Tergantung FIFA!

"Saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA, atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga, ketika pelantikan, juga bicara kepada saya secara langsung saya percaya Bapak Erick bisa menjalankan semua dengan baik. Saat itu, saya tidak mau bicara sebelum ada black and white," pungkasnya.

Regulasi FIFA dan Jabatan Rangkap

Surat dari FIFA menjadi dasar legal bagi Erick untuk tetap memimpin PSSI hingga 2027.

Secara aturan, FIFA memang tidak melarang seorang menteri olahraga merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bola di negaranya.

Yang dilarang oleh FIFA adalah adanya intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bola agar tetap independen dan bebas dari campur tangan politik.

Dengan demikian, rangkap jabatan Erick tidak melanggar regulasi internasional dan tetap sah secara hukum.