-
Kepengurusan Michael Victor Sianipar menyurati PSSI, FIFA, dan AFC untuk menolak penunjukan Vivin Cahyani.
-
FFI menyoroti lima cacat formil SK PSSI termasuk selisih klaim dukungan suara pengajuan KLB.
-
Pengurus FFI mengusulkan tim ad hoc independen atau membawa sengketa menuju arbitrase olahraga BAKI.
Suara.com - Polemik pemberhentian Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) belum menemui titik akhir. Kali ini, Michael melalui kepengurusan FFI periode 2024–2028 resmi mengajukan keberatan atas keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat resmi terkait SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat itu juga ditembuskan kepada FIFA dan AFC.
Michael menegaskan bahwa kepengurusan FFI yang dipimpinnya masih memiliki dasar hukum untuk menjalankan organisasi.
Ia menyebut mandat tersebut diperoleh melalui Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024 dan diperkuat dengan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.
Dalam surat keberatannya, FFI menguraikan lima persoalan formil dan materiil yang dinilai menjadi cacat dalam penerbitan SK PSSI tersebut.
Salah satu poin yang disoroti adalah kewenangan PSSI dalam menunjuk Plt Ketua Umum FFI. Menurut Michael, pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum merupakan kewenangan Kongres FFI sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025.
FFI juga menilai ketentuan penunjukan Plt dalam Pedoman Organisasi PSSI 2025 tidak bisa diterapkan begitu saja terhadap kepengurusan FFI yang masih memiliki masa jabatan hingga 2028.
Selain itu, FFI menyoroti pengesahan AD/ART FFI 2026 melalui kongres pada 12 Mei 2026. Pengesahan tersebut disebut mendapat persetujuan 90 persen pemilik suara yang hadir, yakni 54 dari total 60 anggota terdaftar.
Persoalan prosedur juga menjadi keberatan FFI. Michael menilai keputusan PSSI diterbitkan tanpa menyebutkan pelanggaran yang dilakukan kepengurusannya, tanpa melalui mekanisme tiga teguran tertulis dari Badan Yudisial, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.
FFI turut mempertanyakan ketelitian hukum dalam penerbitan SK tersebut. Mereka menyoroti Diktum 3 yang mencabut SK penetapan Ketua Umum FFI periode 2024–2028 tanpa mencantumkan nomor dan tanggal dokumen yang dimaksud.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah perbedaan jumlah dukungan untuk mengajukan KLB. FFI menyebut terdapat klaim 48 surat permohonan yang berasal dari 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan 20 klub. Namun, pernyataan Plt Ketua Umum pada 13 November 2026 menyebut adanya 40 pemilik hak suara.
Michael mempertanyakan perbedaan angka tersebut karena 40 suara merupakan batas minimal dua pertiga dari total 60 pemilik hak suara.
“SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael dalam keterangannya.
Meski mengajukan keberatan, Michael menegaskan pihaknya tidak menolak penyelenggaraan KLB.
Ia menyatakan FFI siap memanggil dan menggelar kongres apabila dokumen permohonan diserahkan serta terbukti memenuhi persyaratan dua pertiga pemilik hak suara.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat 1 Statuta PSSI 2025.