Rizky Billar Daftar Nikah Kurang 10 Hari tapi Diterima KUA, Ini Alasannya

Suara.com - Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah memasukkan berkas nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru. Pasangan artis itu mendaftar secara online pada Senin (9/8/2021).

Menurut Kepala KUA Kebayoran Baru, Madari, sehari kemudian, berkas tersebut dibawa ke kantornya. Di dalam berkas, terungkap pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora digelar pada 19 Agustus 2021.

Jarak dari mendaftar menuju hari pernikahan mereka tak sampai 10 hari kerja. Padahal dalam aturannya tak boleh seperti itu.

Namun, Madari mengatakan, berkas tetap diterima karena Rizky Billar membawa surat dispensasi.

"Makanya di sini ada surat dispensasi dari Camat karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja," kata Madari dikutip dari Esge Entertainment, Jumat (13/8/2021).

Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal berlangsung di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lokasi itu bukan domisili keduanya.

"Ini Muhammad Rizky membawa rekomendasi nikah dari KUA Pondok Aren, Lestiani dari KUA CIbinong, Cianjur," ujar Madari.

Siapa wali dan saksi nikah, Madari belum bisa memastikan. Sebab sejauh ini, dia belum bertemu kedua calon pengantin untuk melakukan verifikasi data yang telah masuk.

"Ini kan belum ketemu saya, saya belum lakukan pemeriksaan langsung kepada calon pengantin. Karena prosenya setelah berkas ini masuk kemudian kita verifikasi datanya yang yang sudah diinput kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada calon pengantin dan wali nikah," ujarnya.

Baca Juga: 7 Potret Rumah Makan Lesti Kejora, Super Luas dan Bernuansa Bambu

Tapi berdasarkan berkas yang masik, tertulis ayah kandung Lesti Kejora masih ada, Sehingga, bisa dipastikan ayah Lesti nanti yang bertindak langsung menikahkan putrinya itu dengan Rizky Billar.

"Di sini masih tertulis ayah kandung Endang Mulyana. Kalau di berkas tertulis ayah kandung masih ada, ya walinya ayahnya," ujar dia.

Rangkaian pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora sempat tertunda. Hal itu disebabkan adanya kebijakan PPKM dari pemerintah.