Indotnesia - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bikin resah masyarakat.
Pemerintah sudah membuat hitung-hitungan penyesuaian harga BBM, termasuk Pertalite, demi mengurangi subsidi yang membebani APBN.
"Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ungkap Luhut pada Jumat (19/8/2022), dikutip dari Suara.com.
Meski demikian, pengamat menilai pemerintah perlu membuat kebijakan bagi masyarakat terdampak jika kenaikan BBM jenis Pertalite akan direalisasikan.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, kebijakan itu salah satunya dengan memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang nantinya terdampak kenaikan harga BBM subsidi.
"Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19," ujar Mamit dikutip dari Suara.com, Selasa (23/8/2022).
Adapun dampak dari adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan efek domino yang saling berkaitan, seperti kenaikan harga barang dan jasa.
Mamit Setiawan menjelaskan, harga barang dan jasa yang melonjak bakal berdampak pada daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, kenaikan harga BBM juga memberikan dampak sosial di masyarakat yang berakibat bisa terganggunya iklim investasi di Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Kompolnas, Institusi yang Tugas dan Fungsinya Dipertanyakan DPR
Lanjutnya, dengan kondisi seperti itu maka akan muncul aksi penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Namun, hal tersebut dapat dikendalikan tergantung bagaimana sikap pemerintah untuk mengatur dampak sosial tersebut, apakah bisa segera diamankan atau justru akan berkelanjutan.
Kenaikan BBM juga akan memicu tuntutan kenaikan upah seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
"Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," jelas Mamit, dikutip dari Suara.com.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
3 Two Way Cake untuk Kulit Berjerawat: Ringan Tanpa Menyumbat Pori-Pori!
-
Review Film 'Sajen Satu Suro': Bukan Sekadar Horor Mistis, Ini Sisi Gelap Dosa Manusia!
-
Tolak Daftar Grammy 2027, Bos Recording Academy Respons Keputusan BTS
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Mei 1998: Luka Kolektif yang Tak Boleh Dikalahkan oleh Lupa
-
5 Sepatu Long Run Terbaik 2026, Nyaman untuk Latihan hingga Maraton
-
Mengulas Forest of Noise, Kesaksian Puitis dari Tengah Perang Gaza
-
Tayang 2027, Anime Bertema Musik Studio Cabana Buka Audisi Seiyu Utama Pria
-
IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur, Nilai Komitmen Baru Tembus Rp2,5 Triliun pada Semester I 2026
-
Aksi Copet di Tengah Zikir Monas: iPhone 13 Wartawan dan Dompet Jemaah Lenyap