Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memberikan klarifikasi terkait kontroversi iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera). Menurutnya, fungsi iuran Tapera itu berbentuk tabungan dan tidak akan hilang.
Kepastian ini diucapkan Moeldoko saat berbicang dengan Kiky Saputri. Diskusi keduanya yang diwarnai roasting ini diunggah di akun YouTube Kiky Saputri Official.
Dalam video, komika asal Garut ini awalnya menanyakan terkait kontroversi iuran Tapera. Kiky mengaku sedih jika gajinya ikut dipotong untuk Tapera.
"Waktu kebijakan tapera, berarti bapak tidak ikut campur? Saya sedih itu pak, (gaji) dipotong (untuk iuran Tapera)," kata Kiky Saputri dalam video seperti dikutip Suara.com, Selasa (16/7/2024).
Moeldoko lantas menjawab bahwa gaji dipotong itu demi masa depan. Mendengar itu, Kiky tidak setuju. Menurutnya, gaji dipotong buat Tapera itu ditujukan bagi masa depan orang lain, bukan diri sendiri.
"Tapi kan (gaji) dipotong untuk masa depan," jawab Moeldoko.
"Masa depan orang lain pak," sahut Kiky.
Moeldoko langsung membantah pernyataan Kiky. Ia menyebut Tapera adalah bentuk tabungan, bukan sekadar iuran yang bisa hilang.
"Tidak juga, karena itu, itu jangan salah. Itu (Tapera) bukan iuran, itu adalah tabungan. Maknanya, kalau itu tabungan, itu akan ada kita ambil di depannya. Tapi kalau iuran bisa-bisa itu hilang barangnya," jelas Moeldoko.
Baca Juga: Kiky Saputri Sebut Moeldoko Sugar Daddy-ku: Om Apartemennya Jangan Lupa
Moeldoko melanjutkan, hasil tabungan Tapera bisa diambil dan tidak harus dibelikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah.
Hasil tabungan Tapera, kata Moeldoko, bisa dipakai untuk renovasi rumah. Bahkan untuk mempercantik diri sendiri juga bisa.
"Ini tabungan. Jadi kalau kamu sudah punya rumah, ya enggak harus dibelikan rumah. Kalau bisa uangnya itu diambil untuk perbaikan rumah atau untuk mempercantik kamu sendiri kan begitu," tambah Moeldoko.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan alasan pemerintah bakal meluncurkan program Tapera bagi masyarakat luas. Penyebabnya tak lain karena banyak masyarakat yang masih belum memiliki rumah.
"Pemerintah memikirkan, saat ini itu (rakyat) yang belum punya rumah itu jumlahnya besar sekali. Padahal, inflasi di sektor perumahan itu cepat tinggi. Ini jika tidak dimulai mengumpulkan uang untuk masa depan, (harga rumah) semakin tidak terjangkau," pungkas Moeldoko.
Berita Terkait
-
Kiky Saputri Sebut Moeldoko Sugar Daddy-ku: Om Apartemennya Jangan Lupa
-
Masuk Istana Negara, Kiky Saputri Bongkar Isinya: Pantes Pada Pingin Dua Periode
-
Colek Kapolri Listyo Sigit, Kiky Saputri Viralkan Dugaan Polisi Bekingi Bandar Narkoba di Jambi
-
Kiky Saputri Sindir Kasus Korupsi Timah Rp271 T yang Tak Kunjung Selesai: Takut Ketutup Kasus Lain!
-
Demi Percepatan Kebijakan Satu Peta, KSP Moeldoko Minta Kementerian/Lembaga Tak Ego Sektoral
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?