PMO Koperasi Merah Putih Kerjanya Apa? Gaji per Bulan Tembus Rp8 Juta

Suara.com - Kementerian Koperasi baru-baru ini membuka posisi Project Management Officer (PMO) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang cukup viral.

Satu hal yang menarik adalah gaji PMO bisa mencapai Rp8 juta per bulan untuk wilayah provinsi, dengan masa kontrak kerja selama 3 bulan.

Sedangkan untuk PMO di tingkat kabupaten/kota, gaji yang ditawarkan adalah sekitar Rp7 juta per bulan selama masa tiga bulan kontrak.

Persyaratan untuk melamar posisi ini juga cukup jelas: pelamar harus WNI, pendidikan minimal D4 atau S1 dari semua jurusan, maksimal umur 60 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain.

Dengan jumlah gaji yang cukup tinggi, tidak heran kalau banyak orang tergiur mendaftar posisi PMO Koperasi Merah Putih. Tapi kira-kira, PMO kerjanya apa?

PMO Koperasi Merah Putih Kerjanya Apa? Ini Tugasnya

Program Koperasi Merah Putih adalah inisiatif pemerintah untuk membentuk dan menguatkan koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Untuk membantu proyek tersebut berjalan baik, dibutuhkan sosok Project Management Officer (PMO) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Salah satu tugas utama PMO adalah monitoring pelaksanaan koperasi-koperasi Merah Putih agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Artinya, PMO memastikan kegiatan usaha koperasi berjalan efektif, tepat waktu, dan tidak keluar dari anggaran.

Baca Juga: 1 Detik Sebelum Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Merah Putih Malam Ini

PMO juga bertugas mengoptimalkan sumber daya lokal, termasuk SDM dan dana yang tersedia, agar manfaat koperasi bisa dirasakan oleh anggota di desa dan kelurahan.

Mereka membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi usaha koperasi di wilayah masing-masing agar koperasi bisa produktif.

Selain itu, PMO diwajibkan melakukan pelaporan secara berkala mengenai perkembangan koperasi Merah Putih: apakah target-unit koperasi sudah terbentuk, operasionalnya lancar, dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

Laporan ini jadi bahan evaluasi agar program bisa diperbaiki bila ada yang belum berjalan sesuai harapan.

Terakhir, PMO juga memainkan peran penghubung antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa/kelurahan.

Mereka ikut dalam koordinasi untuk memastikan regulasi, kebijakan, dan dukungan (seperti pelatihan, akses modal, dan pendampingan) tersedia dan diimplementasikan di lapangan.