Suara.com - Anggapan bahwa anak muda enggan tinggal dan berkarya di desa dinilai perlu ditinjau kembali. Direktur Eksekutif Teens Go Green, Bambang Sutrisno, mengatakan keterbatasan akses informasi, kesempatan menerapkan pengetahuan, dan ruang partisipasi menjadi hambatan bagi pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Bambang dalam diskusi pada Inception Workshop peluncuran Fase Operasional Kedelapan (2025–2029) GEF Small Grants Programme (SGP), yang mengusung tema Building Sustainable Landscapes and Seascapes Through Innovation and Partnership.
Dalam diskusi tersebut, Friga, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menyoroti pengalaman program pengiriman anak muda dari kota ke desa pada 2021–2024. Program yang saat itu didukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tersebut melibatkan hampir 3.500 anak muda.
Menurut Friga, pengalaman itu menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata keengganan anak muda tinggal di desa, melainkan minimnya informasi mengenai peluang yang tersedia. Potensi lokal, seperti kopi, vanili, ekowisata, dan perhutanan sosial, belum banyak dikenali sebagai ruang berkarya bagi pemuda.
Ia juga menilai pendidikan tinggi belum cukup memperkenalkan desa sebagai ruang potensial untuk mengembangkan kemampuan dan membangun penghidupan.
"Kota sudah tidak rindu lagi sama kami, saatnya kami putar balik," ujar Friga.
Menanggapi hal tersebut, Bambang mengatakan minat pemuda terhadap isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan perlu dihubungkan dengan kesempatan untuk melakukan aksi nyata.
Menurutnya, program pemberdayaan juga perlu menghindari pendekatan yang menempatkan masyarakat kota sebagai pembawa solusi bagi desa. Sebaliknya, pemuda perlu belajar dari pengetahuan lokal dan masyarakat adat, kemudian memperkuatnya dengan pengetahuan serta keterampilan yang mereka miliki.
Bambang mencontohkan gerakan pulang kampung oleh Barisan Pemuda Adat sebagai salah satu upaya melibatkan generasi muda dalam menjaga pengetahuan dan praktik lokal.
Ia mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam pelibatan pemuda, yakni akses informasi, kesempatan menerapkan pengetahuan, dan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan.
Menurut Bambang, program peningkatan kapasitas perlu disertai kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut. Ia mencontohkan hibah mikro yang membantu sejumlah kelompok pemuda berkembang menjadi organisasi dan mengakses pendanaan dari lembaga lain.
Bambang juga meminta GEF SGP menyesuaikan persyaratan administrasi hibah dengan kapasitas organisasi pemuda, pemuda adat, dan penyandang disabilitas. Persyaratan yang terlalu rumit, menurutnya, berisiko membatasi akses komunitas lokal terhadap pendanaan.
Ia berharap pemuda dapat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga tidak sekadar menjadi peserta, tetapi turut menentukan keputusan yang berdampak pada komunitas mereka.
Penulis: Inesia Dian