- Gaji pokok anggota parlemen Swedia mencapai Rp147 juta per bulan tanpa mobil dinas.
- Wakil rakyat Swedia wajib naik transportasi umum gratis dan dilarang merekrut staf pribadi.
- Apartemen dinas anggota parlemen Swedia hanya berukuran sekitar 16 meter persegi.
Angka tersebut setara sekitar 2,1 kali lipat gaji rata-rata warga Swedia pada 2025 yang berada di level 38.300 kr per bulan.
Selain gaji pokok, terdapat tambahan tunjangan jabatan dengan aturan ketat, yakni setiap anggota hanya berhak menerima satu tunjangan tambahan tertinggi, sedangkan gaji Ketua Parlemen (Talman) menggantikan gaji pokok.
Berikut konversi gaji dan tunjangan pejabat Parlemen Swedia ke Rupiah Indonesia menggunakan kurs 1 Krona Swedia (SEK) = Rp1.807,36 pada 17 November 2026:
- Ketua Parlemen (Talman): 211.000 kr/bulan atau Rp381.352.960/bulan.
- Wakil Ketua 1, 2, dan 3 (Vice talman): Tambahan 30% atau 24.420 kr/bulan atau Rp44.135.731/bulan.
- Ketua Komite Parlemen & Ketua Komite Urusan UE (EU-nämnden): Tambahan 20% atau 16.280 kr/bulan atau Rp29.423.821/bulan
- Wakil Ketua Komite & Wakil Ketua EU-nämnden: Tambahan 15% atau 12.210 kr/bulan atau Rp22.067.866/bulan.
- Pemimpin Fraksi (Gruppledare): Tambahan 30% sebesar 24.420 kr atau Rp44.135.731/bulan untuk partai besar, 20% sebesar 16.280 kr atau Rp29.423.821/bulan untuk partai menengah, dan 15% sebesar 12.210 kr atau Rp22.067.866/bulan untuk partai kecil.
Tak Ada Mobil Dinas, Naik Transportasi Umum Gratis
Di Swedia, anggota parlemen tidak diberi mobil dinas maupun tunjangan pembelian kendaraan pribadi.
Parlemen hanya memiliki tiga unit mobil dinas Volvo S80 yang dikhususkan bagi Ketua dan ketiga wakilnya, itu pun hanya boleh digunakan untuk tugas resmi parlemen, bukan antar-jemput dari rumah ke kantor.
Sebagai gantinya, anggota parlemen berhak menggunakan seluruh transportasi umum secara gratis untuk mobilitas harian.
Untuk perjalanan dinas jarak jauh (Resor itjänsten), administrasi parlemen (Riksdagsförvaltningen) menanggung kartu tahunan kereta api SJ kelas satu maupun tiket pesawat dan kereta dinas, disertai uang saku perjalanan (traktamente) bebas pajak sesuai tarif standar badan pajakSwedia (Skatteverket).
Apartemen Mungil 16 Meter Persegi dan Larangan Rekrut Staf Pribadi
Fasilitas tempat tinggal dinas pun jauh dari kata mewah. Apartemen dinas hanya diberikan kepada anggota parlemen yang berasal dari daerah pemilihan di luar Stockholm.
Sebagian besar hunian milik negara tersebut hanyalah apartemen studio tanpa kamar berukuran sekitar 16 meter persegi, yang hanya berisi satu tempat tidur tanpa mesin cuci maupun mesin pencuci piring.
Apartemen yang ditempati Hakansson yang hanya memiliki satu kamar dengan luas tak lebih dari 46 meter persegi dan sudah tergolong lapang.
Bahkan di masa lalu, tidak tersedia apartemen dinas sehingga banyak anggota parlemen menginap di ruang kantor berukuran rata-rata 15 meter persegi.
Aturan pemakaiannya pun sangat ketat. Hunian hanya diperuntukkan bagi anggota parlemen seorang diri.
Jika pasangan atau anggota keluarga ikut menginap, mereka wajib membayar separuh biaya sewa yang disetorkan langsung ke kas negara.
Jika memilih menyewa tempat tinggal lain di luar properti negara, batas maksimal subsidi sewa adalah US820 atau sekitar Rp11,6 juta per bulan, nominal yang tergolong rendah untuk biaya hidup di Stockholm.
Sementara itu, anggota dari luar ibu kota dapat mengklaim tunjangan harian sekitar US12 atau Rp171.000 yang di Stockholm hanya cukup untuk membeli makanan sederhana.
Efisiensi juga berlaku pada dukungan kerja. Anggota parlemen Swedia dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli khusus dan sebagai gantinya hanya disediakan fasilitas staf pendukung atau tenaga ahli bersama.
Setelah masa tugas berakhir yang minimal tiga tahun menjabat, mereka berhak atas jaminan pendapatan sementara selama 1–2 tahun atau sekitar 80% di tahun pertama dan 70% di tahun berikutnya, yang nilainya berkurang bila sudah mendapat penghasilan lain, serta skema dana pensiun sebesar 4,5% hingga batas tertentu dan 30% di atasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI mendapatkan gaji pokok kisaran Rp4,2 juta sampai Rp5 jutaan.
Gaji pokok tersebut, belum termasuk berbagai macam tunjangan yang diperoleh anggota DPR RI sehingga penghasilannya berada di kisaran Rp50 jutaan sampain Rp100 jutaan per bulan.