Suara.com - Wakil Ketua VI DPR Dody Alex Nurdin menilai, kebijakan tentang PNS wajib minum jamu tiap hari Jumat seharusnya bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan industri jamu.
Kebijakan minum jamu ini dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel dan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
"Sebagai stimulus bagus, tapi akan lebih efektif menyiapkan kebijakan yang berpihak pada industri jamu seperti penguatan ketersediaan bahan baku, standarisasi dan akses pasar bagi UMKM jamu," kata Dody yang merupakan Fraksi Golkar versi Munas Jakarta, saat dihubungi suara.com, Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Kebijakan ini ditujukan untuk mempromosikan jamu yang merupakan produk herbal yang menjadi warisan budaya dan berusia lebih dari 1.200 tahun. Setelah sosialisasi ini, diharapkan jamu bisa dipromosikan ke luar negeri.
Berita Terkait
-
Bergelut Lewat Jamu, Asa Emak-emak di Petamburan Demi UMKM Naik Kelas
-
Tradisi Menjamu, Saat Warisan Budaya Berpadu dengan Fashion Modern
-
Belajar Bikin Jamu di Penjara, Nikita Mirzani Siap Rintis Bisnis Baru Usai Keluar Lapas
-
Rayakan Hari Jamu Nasional, Ini Cara Baru Nikmati Warisan Leluhur di Era Serba Digital
-
Madu + Kunyit: Rahasia Dokter Sembuhkan GERD dan Tukak Lambung Secara Alami
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka