Suara.com - Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan seluruh armada bus Transjakarta dilarang untuk disewakan ke pihak manapun. Pernyataan ini terkait sejumlah bus Transjakarta yang disewa Partai Nasdem untuk mengantarkan peserta aksi "Kita Indonesia" ke area Car Free Day, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016) pagi.
Ahok berharap Direktur Utama PT. Transjakarta Budi Kaliwono menjatuhkan sanksi kepada operator yang menyewakan bus tersebut.
"Nggak boleh (di sewa) itu, kita akan kenakan sanksi kepada PPD. Saya udah baca berita juga, harusnya si dirut dia ngerti, secara profesional akan dikenakan sanksi," ucap Ahok di rumah tim pemenangannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku belum tahu sanksi apa yang akan dijatuhkan Transjakarta ke operatur bus PPD.
"Saya nggak tau (sanksinya apa), itu bisa motong duit, bisa cabut dia saya nggak tahu. Yang saya baca itu PPD yang nyewain," kata Ahok.
Lebih lanjut, calon gubernur Jakarta nomor urut dua di Pilkada Jakarta 2017 ini meminta jurnalis menayakan langsung ke Dirut Transjakarta soal sanksi. Hal ini karena dirinya sedang cuti masa kampanye.
"Saya nggak campur ya, saya sudah bukan lagi dinas. Saya yakin di dirut kalau dia profesional dia akan kasih sanksi ke PPD," jelas Ahok.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO