Suara.com - Seluruh anggota DPR beserta keluarganya akan menjalani rapid test virus corona (COVID-19) pekan ini. Rencana itu diprotes oleh banyak pihak, termasuk dari kalangan politisi.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman meminta rencana rapid test virus untuk anggota DPR dibatalkan.
Melalui cuitan yang diunggah pada Senin (23/3/2020) Sohibul Iman mengklaim dirinya telah menyampaikan protes itu ke pimpinan fraksi PKS di DPR.
"Setelah membaca berita bahwa akan ada rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarganya, kami langsung meminta pimpinan fraksi PKS untuk sampaikan kepada pimpinan DPR agar rencana itu tidak dilanjutkan," tulis Sohibul Iman.
Menurutnya, prioritas utama untuk rapid test virus corona adalah masyarakat dan tenaga medis.
"Utamakan dulu masyarakat dan tenaga medis," ujarnya.
Presiden PKS ini mengaku pimpinan fraksi telah merespon permintaan tersebut.
"Alhamdulillah Ketua FPKS langsung follow up," ungkap Sohibul Iman.
Sejumlah warganet mendukung langkah PKS yang meminta rapid test virus corona untuk anggota DPR dibatalkan.
Baca Juga: Rupiah Diprediksi Bisa Berbalik Perkasa Lawan Dolar AS
"Makasih ya Pak..sudah pengertian sama kami. semoga seluruh staff PKS, aleg PKS dan seluruh kader PKS selalu dilindungi Allah SWT amin," tulis @IntanNurulHuda8.
"Terima kasih Pak. Semoga partai yang lain nyusul keputusannya PKS," @yuliusheksa.
Anggota DPR dan Keluarga Tak Perlu Antre Rapid Test
Sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani rapid test guna mengetahui apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.
"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra, Senin (23/3/2020).
Ia menjelaskan pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.
"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke bbrapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami pada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.
Berita Terkait
-
DPR RI Minta Rapid Test Covid-19, Alissa Wahid: Masya Allah Saya Tak Ikhlas
-
Batal di Alun-Alun, Warga Depok Rapid Test Virus Corona di Puskesmas
-
Anggota DPR Minta Jadi Prioritas dalam Tes Covid-19, Warganet Mengamuk
-
Jubir Corona Yurianto: Hasil Rapid Test Negatif Tak Berarti Bebas Covid-19
-
Dosen UMY Kecam Anggota DPR RI dan keluarga yang Akan Jalani Tes Corona
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah