Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi kasus covid-19 yang kini membludak di Indonesia.
Mardani berharap agar pemerintah segera melakukan lockdown lantaran kondisi saat ini tidak baik-baik saja.
Dirinya terus mendesak pemerintah untuk segera lockdown demi menekan penyebaran kasus covid-19.
Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (29/6/2021).
Mardani Ali Sera juga meminta agar pemerintah menutup bandara dan pintu masuk Indonesia.
Dia meminta agar pemerintah dapat fokus untuk menangani kondisi yang sedang tidak baik-baik saja.
"Semakin melonjaknya jumlah penderita terpapar covid, khususnya varian baru delta. Selain meminta lockdown, saya juga meminta untuk kesekian kali agar pemerintah menekan penyebaran dengan menutup sementara bandara dan pintu masuk Indonesia. Harap fokus karena kondisi tidak baik-baik saja," ujarnya, dikutip Suara.com.
Lebih lanjut, Mardani menyebut bahwa tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan kasus covid-19 yang semakin meninggi.
Menurutnya, lockdown dan menutup bandara menjadi salah satu cara yang harus segera dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Sudah Menyulap Ruang Rawat Inap jadi Isolasi, Pasien Covid-19 di RSKD Terus Bertambah
"Tidak ada kata telat untuk penyelamatan menurunkan kasus yang terus meninggi. Lockdown maupun menutup bandara harus segera dilakukan," ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Mardani hal tersebut untuk menekan jumlah orang yang terpapar.
Selain itu, dirinya juga memikirkan kondisi rumah sakit yang saat ini penuh dengan pasien covid-19.
"Agar terjadi penekanan jumlah terpapar dan RS tidak overload seperti sekarang yang semakin tinggi kematian dan resiko penyebaran. Darurat," pungkasnya.
Perlu diketahui, jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia saat ini bertambah 20.467 pasien.
Total kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia kini menjadi 2.156.467 pasien.
Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh hingga Selasa (29/6/2021) menjadi 1.869.606 di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Zona Merah di Jateng Meluas, Ini Instruksi Ganjar untuk Menekan Angka Kasus Covid-19
-
Banyuwangi, Bondowoso dan Kota Madiun Zona Merah COVID-19
-
Sudah Menyulap Ruang Rawat Inap jadi Isolasi, Pasien Covid-19 di RSKD Terus Bertambah
-
Tinggal Menunggu Waktu, Pemerintah Bakal Terapkan PPKM Darurat di Jawa-Bali
-
Ada 35 Pos Pembatasan Mobilitas di Jakarta, Kakorlantas Sebut Efektif Cegah Kerumunan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah