Suara.com - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan 'hadiah negara' untuk Nahdlatul Ulama atau NU berbuntut panjang.
Hal itu menimbulkan gelombang protes dari beragam kalangan yang menilai pernyataan Gus Yaqut tersebut kurang tepat dan menyinggung banyak pihak.
Salah satu imbas dari pernyataan tersebut ialah munculnya usulan dari salah seorang tokoh agama, Anwar Abbas. Ia mengusulkan agar Kementerian Agama dibubarkan saja.
Menimbulkan kegaduhan
Anwar Abbas menyebut Kemenag lebih baik dibubarkan karena menimbulkan kegaduhan. Ia juga menyebut akan lebih banyak mudarat yang dihasilkan daripada manfaat.
Anwar juga menyayangkan tindakan Menag yang kurang bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan terkait Kemenag dan NU.
Oleh sebab itu, Anwar tak mau Kemenag tetap ada jika masih dikelola oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu.
Politisi Demokrat setuju
Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana mengaku setuju jika Kementerian Agama atau Kemenag lebih baik dibubarkan saja.
Baca Juga: Mau Salat di Masjid Pakai Celana Sobek-sobek, Aksi Pemuda Ini Tuai Perdebatan Warganet
Cipta menilai kementerian tersebut lebih baik dibubarkan saja daripada harus diklaim sebagai lembaga yang hanya dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) saja.
"Makanya saya setuju Kemenag dibubarin aja," katanya melalui akun Twitter @Panca66 pada Minggu, 24 Oktober 2021.
Ia menyebut beberapa urusan di bawah Kemenag bisa dialihkan ke kementerian yang bisa mengampunya.
"Jadikan Kementerian Urusan Haji tok. Urusan sekolah Islam di bawah Kemendikbud. Urusan KUA di bawah Depdagri. Setuju kan @dayatia daripada diklaim milik NU aja," lanjutnya.
Pernyataan kontroversial Gus Yaqut
Pernyataan kontroversial Gus Yaqut tersebut disampaikan dalam acara Webinar Internasional yang digelar RMI-PBNU dan diunggah di akun YouTube TVNU pada Rabu (20/10/2021).
Dalam acara tersebut awalnya Gus Yaqut menceritakan adanya perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Dia lantas mengungkap, memiliki keinginan untuk mengubah logo atau tagline Kementerian Agama 'Ikhlas Beramal'.
Menurut Gus Yaqut, ketika itu perdebatan berlanjut menyoal sejarah asal usul Kementerian Agama. Gus Yaqut menyebut ada salah satu ustaz yang ketika itu tidak setuju jika Kementerian Agama harus menaungi semua agama.
"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam," tutur Gus Yaqut.
"Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU," lanjutnya.
Didesak minta maaf
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dapat menimbulkan polemik dan kontroversi. Pernyataan itu ialah menyoal Kemenag hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama.
Saleh mengatakan, tidak sepantasnya pernyataan seperti itu disampaikan oleh pejabat negara. Menurut Saleh, pernyataan Menag Yaqut dapat menimbulkan sikap eksklusivitas, di samping juga pernyataan itu tidak memiliki landasan historis yang benar.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini khawatir akan muncul sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya, dampak dari ucapan Yaqut.
"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Senin (25/10/2021).
Padahal, dikatakan Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Seluruh umat beragama yang ada di Indonesia merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia.
"Pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan," ucap Saleh.
Karena itu untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, Gus Yaqut selaku Menteri Agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf serta meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.
"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Gus Yaqut soal Hadiah untuk NU: Itu Motivasi ke Santri, Saya Tak Tahu Digoreng ke Publik
-
Ini Penyebab Tubuh Manusia Menggigil Kedinginan!
-
Nur Aisyah Tewas Diterjang Ombak Saat Berfoto di Pantai Kelingking, Putu Suasta Hilang
-
Mau Salat di Masjid Pakai Celana Sobek-sobek, Aksi Pemuda Ini Tuai Perdebatan Warganet
-
Biasakan Anak Makan Buah dan Sayur, Dokter Zaidul Akbar: Gunakan Prinsip Otoriter!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'