Suara.com - PBB memperingatkan bahwa lonjakan orang yang tidak dapat membayar kembali pinjaman, simpanan yang lebih rendah, dan krisis likuiditas tunai dapat menyebabkan sistem keuangan Afghanistan runtuh dalam beberapa bulan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (22/11) mendorong tindakan segera untuk menopang bank-bank Afghanistan.
Dalam laporan sebanyak tiga halaman tentang sistem perbankan dan keuangan Afghanistan yang dilihat oleh Reuters, Program Pembangunan PBB (UNDP) mengatakan biaya ekonomi dari runtuhnya sistem perbankan dan dampak sosial negatif yang diakibatkannya "akan sangat besar."
Ekonomi Afghanistan terjun bebas setelah pengambilalihan Taliban membuat dukungan asing menarik dana secara tiba-tiba.
Hal ini membuat tekanan berat pada sistem perbankan yang akhirnya menetapkan batas penarikan mingguan untuk menghentikan laju simpanan.
"Sistem pembayaran keuangan dan bank Afghanistan berantakan. Masalah bank-run (ketika sekelompok besar deposan menarik uang dari bank secara bersamaan) harus diselesaikan dengan cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi Afghanistan yang terbatas dan mencegah sistem perbankan runtuh,” kata laporan UNDP.
Sayangnya, upaya mencari cara untuk mencegah keruntuhan diperumit oleh sanksi internasional terhadap para pemimpin Taliban.
"Kami perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa jika kami mendukung sektor perbankan, kami tidak mendukung Taliban,” ujar Abdallah al Dardari, Kepala UNDP di Afghanistan, kepada Reuters.
"Kami berada dalam situasi yang mengerikan sehingga kami perlu memikirkan semua opsi yang mungkin dan kami harus berpikir melampaui batasan," katanya.
Baca Juga: Taliban Sarankan TV Tidak Menampilkan Aktris
"Apa yang dulunya tidak terpikirkan tiga bulan lalu menjadi bisa dipikirkan sekarang."
Sistem perbankan Afghanistan sudah rentan sebelum Taliban berkuasa, tetapi sejak pengambilalihan itu, bantuan pembangunan asing telah mongering. Miliaran dolar aset Afganistan dibekukan di luar negeri.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok bantuan sedang berjuang untuk mendapatkan cukup uang ke Afghanistan.
"Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi”
Usulan UNDP untuk menyelamatkan sistem perbankan mencakup skema penjaminan simpanan, langkah-langkah untuk memastikan kecukupan likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah, serta opsi penjaminan kredit dan penundaan pembayaran pinjaman.
"Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Internasional, dengan pengalaman luas mereka tentang sistem keuangan Afghanistan, akan sangat penting untuk proses ini,” kata UNDP dalam laporannya, mengacu pada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
PBB telah berulang kali memperingatkan sejak Taliban mengambil alih Afghanistan bahwa ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran yang kemungkinan akan semakin memicu krisis pengungsi.
UNDP mengatakan bahwa jika sistem perbankan gagal, perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya kembali.
Laporan UNDP mengatakan bahwa dengan tren saat ini dan pembatasan penarikan, sekitar 40% dari basis simpanan Afghanistan akan hilang pada akhir tahun.
Dikatakan bank telah berhenti memberikan kredit baru, dan kredit macet hampir dua kali lipat menjadi 57% pada September dari akhir 2020.
"Jika tingkat kredit bermasalah ini terus berlanjut, bank mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dalam enam bulan ke depan. Dan saya optimistis,” kata al Dardari.
Ketika PBB berusaha untuk mencegah kelaparan di Afghanistan, al Dardari juga memperingatkan tentang konsekuensi dari runtuhnya perbankan untuk pembiayaan perdagangan.
"Afganistan tahun lalu mengimpor barang dan produk dan jasa senilai sekitar $7 miliar, sebagian besar bahan makanan… Jika tidak ada pembiayaan perdagangan, gangguannya sangat besar,” katanya.
"Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi.” pkp/ha (Reuters)
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'