Muhaimin Tak Ingin Jatah PKB di Pemerintah Diganggu, Pimpinan PAN Menjawab

Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan tak menyoal PAN masuk kabinet pemerintah asalkan tidak mengganggu jatah PKB. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjawab "PAN itu sayang dan cinta banget dengan Cak Imin dan PKB."

Viva memuji Muhaimin dengan menyebutnya politisi yang santun dan humoris.

Viva PAN dan PKB diibaratkan Viva sebagai saudara kembar yang  tidak bisa dipisahkan sebagai kekuatan politik.

Viva menyebut PAN membawa amanat nasional, sedangkan PKB membawa kebangkitan bangsa.

Viva mengatakan Muhaimin merupakan politikus yang membawa proses politik dengan cair melalui humor yang tidak meninggalkan substansi.

Mengenai pembagian kursi menteri di kabinet, kata Viva, PAN tetap berpedoman kepada Pasal 17 UUD 1945 bahwa hal itu menjadi kewenangan dan prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Karena menteri adalah pembantu Presiden. PAN menghormati Pak Presiden Jokowi. Tentunya Pak Presiden akan mengambil kebijakan yang baik buat kekompakan koalisi partai pemerintah," katanya.

Muhaimin mempersilakan PAN bergabung ke kabinet pemerintah. Yang terpenting bagi PKB, PAN tidak mengganggu posisi.

"Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk (kabinet), tapi jangan ganggu PKB," kata Muhaimin di DPR, Kamis (24/3/2022).

Baca Juga: Nggak Main-main! Cak Imin Persilakan PAN Gabung Koalisi, Tapi Jangan Ganggu PKB: Bisa Ukraina Lawan Rusia Nanti

Muhaimin tidak menginginkan terjadi konflik jika PAN sampai mengganggu posisi PKB di pemerintahan.

"Silakan, asal nggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB?," kata Muhaimin.

Muhaimin mengaku sudah bertemu dengan Jokowi di Bali dan tidak mendapatkan tanda-tanda Jokowi akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kami menyerahkan kepada Presiden," katanya dalam Antara.

Dia menegaskan kapan dan berapa menteri yang diganti itu dilakukan, hanya presiden yang mengetahuinya. Pihaknya telah menyerahkan dan hanya menunggu jika pergantian kabinet telah dilakukan.

Terkait masuknya menteri perwakilan dari PAN, Dasco menegaskan hal itu tergantung penilaian presiden, apakah dibutuhkan atau tidak.

Dasco mengatakan menteri dari Partai Gerindra saat ini lebih fokus untuk bekerja dalam melaksanakan visi dan misi Presiden. Gerindra ingin memastikan kinerja para menterinya dapat maksimal membantu pemerintah.

Dasco mengatakan terkait pembagian porsi jabatan menteri dalam kabinet merupakan hak Presiden. Presiden kata dia, paling tahu soal kebutuhan menteri, karena mereka diangkat untuk membantu presiden.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan perombakan kabinet mungkin saja terjadi sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Jokowi.

"Reshuffle ini tetap sama dengan pola yang lama, yang akan diganti adalah menteri dari non-partai politik," kata Ujang. [rangkuman laporan Suara.com]