Suara.com - Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) bakal menggelar panggung rakyat dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti korupsi.
Panggung rakyat bertajuk Bongkar ini bakal digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (9/12/2023) besok.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, acara ini sebagai pengingat bagaimana perkembangan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
Usman juga mengaku, dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, pihaknya telah meyerahkan dokumen terkait isu HAM kepada masing-masing tim pasangan calon (Paslon) capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Kami menyiapkan satu dokumen yang sudah kami serahkan kepada masing-masing tim kampanye baik itu untuk paslon 1, 2, dan 3,” kata Usman dalam keterangannya, yang diterima Suara.com, Jumat (8/12/2023).
“Agenda yang sama yaitu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat,” imbuhnya.
Dokumen tersebut, lanjut Usman, merupakan pedoman untuk mengawasi pemerintah atau capres-cawapres yang terpilih.
“Itu disiapkan sebagai agenda HAM bagi KPU, tim kampanye paslon, dan akan kami jadikan panduan dalam mengawasi pemerintah yang terpilih,” kata Usman.
Usman menyebut, dokumen tersebut diserahkan kepada para paslon saat kampanye saat ini saja. Dokumen serupa juga telah diserahkan pada Pemilu 2014, dan 2019 silam
Baca Juga: Dipanggil KPK Kasus Korupsi Bansos Beras, Kakak Kandung Hary Tanoe Mangkir!
“Kami telah menghasilkan dokumen serupa pada Pemilu 2014 dan 2019,” ucapnya.
Usman juga telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memasukkan isu perlindungan kebebasan berekspresi, akuntabilitas aparat keamanan, dan penyelesaian pelanggaran HAM berat ke dalam debat perdana capres-cawapres nanti.
Diketahui, tema debat tersebut merupakan “Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi”.
“Kami meminta KPU agar memasukkan agenda HAM resmi tercantum di dalam isu yang akan dibahas atau disampaikan para panelis dalam debat,” kata Usman.
Sementara itu, ketua pelaksana panggung rakyat, Raiden Soedjono mengatakan, nantinya pengunjung bakal bisa merasakan pengalaman yang tak terlupakan.
Lantaran, lanjut Raiden, selain konser musik, pihaknya bakal menyuguhkan sebuah atmosfer sejarah kelam Indonesia, yang tak terlupakan.
“Kami kemas dalam bentuk seni instalasi yang menyajikan foto peristiwa kerusuhan Mei 1998, serta foto berbagai pelanggaran HAM. Ini gratis dan terbuka untuk umum,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Janjikan Penghentian Perkara di Bareskrim Polri Demi Uang Rp3 Miliar
-
Jokowi Telah Tandatangani Surat Pemecatan Eddy Hiariej sebagai Wamenkumham
-
Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Lukas Enembe Jadi 10 tahun penjara
-
KontraS: Visi Dan Misi Capres-Cawapres Masih Miskin HAM
-
Mahfud MD: Kalau SDA Tak Dikorupsi, Orang Indonesia Bisa Dapat Dapat Rp 20 Juta per Bulan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah