Janji Prabowo Hapus Sistem Outsourcing Dinilai Tak Realistis, Pakar: Banyak Pekerjaan Akan Hilang

Suara.com - Janji Presiden Prabowo Subianto kepada buruh untuk menghapus sistem outsourcing dinilai kurang realistis. Pemerintah diingatkan untuk lebih dulu lakukan kajian mendalam sebelum memutuskan peniadaan outsourcing.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Noer Effendi, menyebutkan bahwa penghapusan outsourcing justru berisiko menghilangkan banyak lapangan pekerjaan.

"Kalau pendapat saya, kelihatannya kurang realistis karena outsourcing dihapuskan itu berarti banyak nanti pekerja-pekerja yang selama ini bekerja sebagai outsourcing di perusahaan-perusahaan besar akan kehilangan pekerjaan," kata Tadjuddin kepada Suara.com, dihubungi Jumat (2/5/2025).

Dibenarkan oleh Tadjuddin bahwa sistem outsourcing memang membuat pegawai tidak mendapatkan berbagai tunjangan tambahan dari perusahaan. Seperti, pesangon, cuti, hingga status tetap.

Oleh karena itu, sistem outsourcing harusnya hanya boleh diberikan untuk pekerjaan non inti.

"Pekerja inti itu kan biasanya diangkat menjadi pekerja tetap. Outsourcing itu sepanjang pengetahuan saya, itu tidak ada kaitan dengan pekerjaan inti. Biasanya itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan inti," jelasnya.

Lebih lanjut Tadjuddin menekankan bahwa sistem outsourcing harusnya diberlakukan untuk pekerja tambahan yang melibatkan perusahaan pihak ketiga.

"Misalnya, security. Kemudian, cleaning service. Itu biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang mengerjakan itu. Itu yang menyebabkan banyak pekerja outsourcing. Mereka bukan di bawah perusahaan intinya, tetapi di bawah perusahaan kontrak pihak ketiga biasanya," jelasnya.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Baca Juga: Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Pengumuman itu disampaikan saat Prabowo menyampaikan pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Prabowo menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan Kesejahteraan Buruh kata dia, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo.

Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh. "Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.