Suara.com - Pemerintah diingatkan risiko kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi bagi masyarakat dari rencana pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Dampak dari proyek besar itu bahkan dikhawatirkan sama buruk dengan reklamasi.
Dosen Ekonomi Sumber Daya Alam di Universitas Trilogi Jakarta, Muhamad Karim memperkirakan kalau proyek Giant Sea Wall pada akhirnya pasti akan menggusur masyarakat pesisir.
"Giant Sea Wall bukan sekadar membangun suatu penghalang atau mitigasi dari perubahan iklim dan abrasi di pesisir. Karena ketika membangun itu, dampaknya secara ekologi bagi ekosistem di wilayah pesisir di Pantura Jawa dampaknya akan parah. Juga akan menggusur masyarakat pesisir," kata Karim dalam diskusi bersama Auriga Nusantara di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Karim berpandangan kalau proyek Giant Sea Wall berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk suplay ikan-ikan untuk nelayan. Akibatnya aktivitas penangkapan ikan bisa area pantai utara Jawa itu bisa terganggu.
"Walaupun kalau kita lihat data sumber ikan di Pantura sudah over eksplorasi dan full eksploitasi, tapi di situ masih ada sumber kehidupan, itu kan nanti mereka tergusur juga. Jadi sama saja dengan reklamasi sebetulnya Giant Sea Wall itu," kritik Karim.
Daripada membangun Giant Sea Wall, Karim menyarankan kalau pemerintah sebaiknya melakukan restorasi dan rehabilitasi.
"Rehabilitasi mangrove, restorasi terumbu karang di pantura Jawa. Coba kalau sepantura Jawa bikin mangrove tebalnya 200 meter, cepat kok tumbuhnya mangrove, 3 tahun sudah bagus. Tidak terjadi apa-apa, bisa mencegah dampak perubahan iklim, bisa cegah abrasi," ungkap Karim.
Menurutnya, sebenarnya sudah banyak solusi untuk mencegah perubahan iklim dan abrasi di pesisir. Serta di Indonesia jugabtelah tersedia berbagai teknologi yang ramah lingkungan.
Namun, Karim melihat kalau pemerintah seolah sengaja enggan menggunakan itu demi produksi hasil alam melimpah meski sebenarnya tidak jangka panjang.
Baca Juga: Didesak Minta Maaf, Koalisi Sipil: Fadli Zon Justru Kaburkan Pelanggaran HAM Tragedi 98
Dia mencontohkan dampak nyata Giant Sea Wall sebenarnya telah terjadi di wilayah Jakarta Utara.
"Lihat aja di Jakarta Utara, tembok yang dibangun, itu apa mini Giant Sea Wall? Sudah hancur kan malah terjadi abrasi besar-besaran," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan lebih baik lakukan rehabilitasi yang tidak perlu biaya banyak untuk melakukannya.
"Enggak perlu duit triliunan, tapi ekosistem bisa pulih. Orang bisa lagi menangkap ikan, bisa dijadikan ekowisata. Justru bisa menguntungkan masyarakat. Kalau Giant Sea Wall menguntungkan kontraktor," pungkasnya.
Prabowo Ngotot Garap Giant Sea Wall
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya proyek pembangunan Giant Sea Wall di pantai Utara Jawa. Menurutnya, proyek tersebut sangat strategis dan vital bagi Indonesia.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa Giant Sea Wall merupakan salah satu megaproyek yang harus dilaksanakan.
"Tanggul laut pantai Utara Jawa. Proyek ini sangat vital, proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak '95. Bayangkan, sejak '95, 30 years ago kalau tidak salah ya 30 tahun lalu," kata Prabowo dalam pidatonya di acara International Conference on Infrastructure, JCC Senayan, Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.
Ia juga menekankan agar Indonesia tidak perlu berkecil hati lantaran proyek Giant Sea Wall harus segera dilakukan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi penundaan pengerjaan tanggul laut sepanjang 500 kilometer yang membentang dari Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur.
"Sekarang tidak ada lagi penundaan sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.
Prabowo membeberkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 500 kilometer di Kawasan Pantai Utara Jawa.
Total, megaproyek tersebut membutuhkan alokasi anggaran mencapai USD 80 miliar.
Sementara waktu pengerjaan untuk di Teluk Jakarta, diperkirakan membutuhkan waktu 8 tahun hingga 10 tahun. Sedangkan, waktu pengerjaan hingga selesai sampai ke Jawa Timur, diperkirakan membutuhkan 15 tahun hingga 20 tahun.
Berita Terkait
-
Didesak Minta Maaf, Koalisi Sipil: Fadli Zon Justru Kaburkan Pelanggaran HAM Tragedi 98
-
Keluarga Korban Tragedi Semanggi Khawatir Pembelokan Sejarah, Sumarsih Ultimatum Menbud Fadli Zon
-
Tepis Fadli Zon? Viral BJ Habibie Bongkar Fakta Pemerkosaan Massal 98: Kita Mengutuk Tindakan Biadab
-
Nihilkan Korban Pemerkosaan 98? Sosok Fadli Zon Dikuliti Netizen: Dari Dulu Memang Pro Cendana
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi