Pengamat Soal Alarm '98 Jilid 2': Keresahan Publik Sudah Sangat Besar

Suara.com - Wacana potensi terjadinya '98 jilid 2' kembali mencuat setelah eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel memperingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya konsolidasi besar yang untuk menggulingkan pemerintahan pada Juni hingga Juli 2026.

Isu tersebut muncul di tengah tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya keresahan publik.

Sosiolog Politik UMY, Zuly Qodir, menilai potensi gejolak sosial menyerupai Reformasi 1998 dapat terjadi apabila kondisi ekonomi terus memburuk. Menurutnya, pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi yang berkepanjangan bisa memicu kemarahan publik yang sulit dibendung.

"Kalau terus-menerus dan kemudian rakyat kemarahannya tidak bisa terbendung, '98 jilid 2' bisa terjadi, bulan Agustus atau bulan Juli," kata Zuly kepada Suara.com, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya pemerintah perlu berhati-hati menghadapi situasi ekonomi dan sosial saat ini. Kondisi masyarakat yang semakin tertekan dapat memunculkan tindakan-tindakan spontan akibat frustrasi dan kesulitan hidup yang berkepanjangan.

"Kalau rupiah semakin nyungsep, kesengsaraan semakin merajalela, orang lapar itu ya bisa berbuat semena-mena gitu. Setelah habis semena-mena, 'udah lah daripada gini demo aja sekalian. Kita rusuh-rusuh biar gak pusing.' Makanya jangan sampai terjadi," ujarnya.

Tingkat keresahan masyarakat saat ini, kata Zuly, sebenarnya tidak kalah akut dibandingkan masa menjelang Reformasi 1998 silam. Namun, ia menilai masyarakat cenderung memilih diam.

Hal ini tidak terlepas dari adanya rasa takut terhadap berbagai kemungkinan intimidasi maupun tindakan represif.

"Sebetulnya sama akutnya, cuma mereka malas ngomong, malas bicara keras karena daripada disiram air keras kan, jadi mereka diam-diam aja. Jadi ketakutannya sekarang sudah luar biasa seperti '98," ucapnya.

Baca Juga: Sinyal Kemarahan Prabowo saat Kejagung-KPK Bergerak, Pengamat: Jangan Sekadar Panggung Politik

"Cuman karena tentaranya sekarang kuat sekali membela presiden sehingga baik masyarakatnya diam. Daripada tiba-tiba habis pulang salat subuh disiram air keras, lagi pulang dari nonton tiba-tiba digebukin, maka mereka lebih baik diam saja," tambahnya.

Ia menambahkan, denyut kegelisahan publik saat ini cukup besar meski tidak selalu tampak di ruang publik. Hal itu bisa dipahami dari sejumlah respons masyarakat terhadap program pemerintah yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terpendam.

"Secara denyut nadi, kegelisahan dan keresahan masyarakat itu sudah luar biasa, walaupun selalu dikatakan, 'enggak, masyarakat enggak resah,' buktinya pada saat ditanya 'apakah MBG penting?' kan mengatakan tidak," ujarnya.

Zuly menuturkan gerakan massa seperti tahun 1998 masih berpotensi muncul apabila ada momentum dan konsolidasi dari kelompok mahasiswa maupun masyarakat sipil.

Namun, dalam hal ini, ia menyoroti sebagian perguruan tinggi yang dinilai kini tidak lagi kritis terhadap pemerintah. Sejumlah kampus itu sekarang lebih memilih diam karena berbagai kepentingan proyek dan kebijakan tertentu.

Karena itu, menurutnya, potensi gerakan justru kemungkinan muncul dari kelompok kampus maupun elemen masyarakat di luar lingkaran tersebut.

Tak lupa, ia menyinggung pola pengamanan aparat yang dinilainya berlebihan dalam merespons aksi massa maupun kegiatan publik tertentu. Kondisi itu dapat menjadi pemantik aksi masyarakat sipil yang lebih besar.

"Yang demo 10 orang, yang mengamankan 30, nah ini kan bahaya sekali menurut saya, yang nonton film pesta babi 100, yang datang mengamankan 300, ini kan berlebihan," pungkasnya.