Bukan Cuma Ganti Figur, DPR Desak Kepala BGN Baru Pengganti Nanik Deyang Berani Desain Ulang MBG

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menanggapi pengunduran diri Nanik S Deyang dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Charles menilai transisi kepemimpinan ini harus menjadi titik balik untuk membenahi karut-marut tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Charles menyatakan rasa hormatnya atas keputusan pribadi yang diambil oleh Nanik.

"Pertama, saya menghormati keputusan Ibu Nanik untuk mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Saya mendoakan agar beliau diberikan kelancaran dalam menjalani pengobatan dan segera pulih," ujar Charles kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Namun, politisi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa pergantian pimpinan di BGN tidak boleh sekadar menjadi seremonial pergantian wajah.

Ia mendesak adanya evaluasi fundamental terhadap jalannya program prioritas pemerintah tersebut.

"Namun, pergantian pimpinan tidak boleh dipandang sekadar pergantian figur. Yang jauh lebih penting adalah momentum untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis," tegasnya.

Charles membeberkan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan MBG selama ini yang dinilai masih menemui banyak kendala di lapangan, mulai dari masalah keamanan pangan hingga isu transparansi.

"Selama ini kita melihat berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan massal, persoalan tata kelola, hingga dugaan konflik kepentingan. Karena itu, siapa pun yang memimpin BGN ke depan harus berani melakukan evaluasi dan redesign program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," paparnya.

Baca Juga: DPR Dukung Nanik Tetap Awasi BGN Meski Mundur sebagai Kepala

Lebih lanjut, Charles memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus memperketat fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional.

Ia berharap pimpinan baru nantinya dapat menjamin keberlanjutan program yang benar-benar berpihak pada rakyat.

"Kami di Komisi IX DPR tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pergantian kepemimpinan ini menjadi awal perbaikan, bukan sekadar pergantian jabatan. Yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi apakah rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini secara aman, efektif, dan berkelanjutan," pungkas Charles.