Refleksi Muhammadiyah di HUT ke-81 RI, Kekuatan Politik dan Ekonomi Harus Berkhidmat untuk Rakyat

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pentingnya konsistensi seluruh elemen bangsa dalam mengabdi kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, fokus utama pembangunan nasional setelah 81 tahun Indonesia merdeka harus diarahkan pada pemerataan kemakmuran dan terwujudnya keadilan sosial.

Haedar menyoroti peran strategis para pemegang kekuatan politik dan ekonomi di Tanah Air. Keduanya dinilai memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki bagi kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekadar kepentingan kelompok.

"Mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi mesti mau mengkhidmatkan diri sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat," kata Haedar dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Pembangunan Harus Berkelanjutan

Dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Haedar mengajak seluruh pihak merefleksikan perjalanan bangsa yang telah melalui berbagai dinamika tata pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

Menurutnya, perjalanan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Ia mengingatkan agar agenda pembangunan tidak terfragmentasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Setiap kebijakan yang dirumuskan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berpihak pada kesejahteraan umum serta sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

"Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional," tuturnya.

Pemerintah Perlu Terbuka terhadap Aspirasi Rakyat

Baca Juga: Rayakan HUT ke-81 RI, Semangat Kemerdekaan Dimaknai Lewat Karya dan Kebersamaan

Haedar juga mengingatkan pentingnya keterbukaan para penyelenggara negara terhadap masukan dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang inklusif akan memperkuat langkah bangsa dalam mencapai cita-cita nasional yang berkeadilan.

Sinergi antara pemegang mandat publik dan rakyat menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada arah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

"Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Haedar menekankan bahwa Indonesia dirancang para pendiri bangsa sebagai wadah kebersamaan. Karena itu, prinsip persatuan harus menjiwai setiap pengambilan keputusan agar tidak ada kekuatan dominan yang mengabaikan kepentingan publik.

"Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri," tegasnya.

Indonesia Milik Bersama