- PT TRK melakukan pemblokiran jalan hauling di kawasan PT IPIP Kolaka yang mengancam perekonomian warga lokal.
- Masyarakat Adat Mekongga meminta penyelesaian sengketa lahan dilakukan lewat jalur hukum agar tidak merugikan pekerja.
- Polres Kolaka mengimbau pihak terkait menahan diri karena perkara sengketa lahan sedang ditangani Polda Sulawesi Tenggara.
"Masalah ini sedang berjalan di Polda Sultra, baik PT TRK sebagai pelapor maupun terlapor. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan memercayakan penanganan perkara kepada pihak kepolisian," ujar Fernando.
Polisi, kata dia, juga fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar lokasi jalan hauling. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya tindak pidana baru akibat perselisihan yang terjadi.
Fernando mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan provokatif selama proses hukum berlangsung.
"Kami mengajak masing-masing pihak untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memicu tindak pidana baru," katanya.
Terkait status dan keabsahan lahan yang menjadi objek sengketa, Fernando menegaskan hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.
"Mengenai keabsahan status lahan, biarkan aparat penegak hukum yang memutuskan, baik melalui proses pidana maupun perdata," pungkasnya.