Menteri Rini menegaskan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar adopsi teknologi, melainkan integrasi. Masyarakat telah semakin terbiasa menggunakan layanan digital, sehingga pemerintah yang perlu mengubah cara kerja dan merancang pelayanan berdasarkan kebutuhan serta perjalanan hidup warga.
“Setiap produk digital harus dilihat dari kemanfaatannya bagi masyarakat. Secanggih apa pun teknologi yang kita bangun, kalau masyarakat tidak bisa menggunakan dan tidak memberikan manfaat, itu akan menjadi sia-sia,” ungkapnya.
Prinsip tersebut juga harus dibarengi dengan inklusivitas. Kesetaraan pelayanan tidak berarti setiap orang harus melalui jalur yang sama. Masyarakat tentu memiliki kondisi dan tingkat literasi digital yang berbeda, sehingga kanal pelayanan perlu tetap tersedia sesuai kebutuhan.
“Kesetaraan itu bukan berarti kita harus menempuh jalan yang sama. Yang harus sama adalah peluang untuk sampai pada haknya,” kata Menteri Rini.
Menurutnya, digital-first tidak boleh berubah menjadi digital-only. Transformasi harus tetap memberikan ruang bagi layanan tatap muka, pendampingan, maupun kanal lainnya sehingga perkembangan teknologi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok masyarakat tertentu.
Menutup paparannya, Menteri Rini mengajak akademisi, praktisi hukum, pemerintah, pelaku teknologi, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal transformasi agar keterhubungan sistem selalu berjalan beriringan dengan perlindungan hak.
“Transformasi itu bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling sungguh-sungguh membuat hak mendekat. Bukan soal sistem yang tampak hebat, tetapi soal keadilan yang hadir tepat dan terasa dekat,” pungkas Menteri Rini. ***