- Dosen FEB UGM Wisnu Nugroho menyatakan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen belum menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat pada Maret 2026.
- Dominasi sektor informal mencapai 59 persen menyebabkan puluhan juta warga Indonesia tetap berada dalam kelompok ekonomi rentan dan berisiko miskin.
- Pemerintah didesak mengalihkan prioritas pada penciptaan lapangan kerja formal berkualitas demi mencegah warga jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Suara.com - Pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 hingga 6 persen dinilai belum dapat menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Nugroho, membeberkan bahwa di balik angka pertumbuhan tersebut masih ada puluhan juta warga Indonesia justru tertahan pada kelompok rentan yang terancam jatuh miskin sewaktu-waktu.
Pernyataan ini sekaligus merespons riuhnya perdebatan publik terkait perbedaan tajam data kemiskinan antara Bank Dunia yang mencatat 64,2 persen dan BPS sebesar 8,07 persen per Maret 2026.
Perbedaan tersebut dipicu penggunaan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle-Income Country/UMIC) oleh Bank Dunia sebesar 8,3 dolar AS per hari.
"Sehingga sulit sekali apabila kita katakan ini adalah perbandingan yang sama," kata Wisnu dikutip, Senin (14/9/2026).
Perbedaan yang sangat lebar antara garis kemiskinan nasional dan internasional ini membuka tabir struktur perekonomian Indonesia yang sebenarnya.
Secara statistik nasional puluhan juta warga memang berada di atas garis kemiskinan BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen atau setara 22,93 juta orang.
Namun posisi ekonomi mereka itu masih sangat rapuh dan berisiko tinggi jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Terlebih ketika dihadapkan pada pemutusan hubungan kerja, lonjakan harga barang, atau penurunan pendapatan.
Kenyataan ini, kata Wisnu, membuktikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen tidak terdistribusi secara seimbang antar-kelompok masyarakat.
Hal itu tecermin dari data BPS yang mencatat kenaikan rasio Gini dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, dengan peningkatan ketimpangan paling tinggi terjadi di area perkotaan.
"Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota," ungkapnya.
Faktor utama yang menahan puluhan juta warga berada dalam kerentanan adalah tingginya dominasi penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 59 persen.
Meski angka pengangguran dilaporkan menurun, pekerjaan informal tidak mampu memberikan kepastian pendapatan, jejaring perlindungan sosial, maupun jaminan jaminan masa depan.
"Masalahnya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini (informal) tidak memberikan sustainability atau keberlanjutan yang cukup. Pendapatan tidak pasti, tidak dapat jaminan sosial, tidak ada jenjang karir, dan tidak ada perlindungan ketika terjadi guncangan," ujarnya.
Di sisi lain, kelemahan indikator pendapatan per kapita dan garis kemiskinan internasional juga dinilai kerap mengabaikan sebaran pendapatan riil serta kondisi lokal masyarakat. Penggunaan rata-rata nasional sering kali menutupi kenyataan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi sejatinya hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok yang memiliki akses modal dan jaringan.