- Pengamat UGM Dafri Agussalim menilai penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri pada Jumat (2/10/2026) merupakan langkah yang tepat.
- Diplomasi luar negeri memerlukan keahlian khusus dan penguasaan gestur tubuh untuk menghindari ketidakpuasan publik atas kinerja sebelumnya.
- Keberhasilan menteri baru sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan ruang gerak yang memadai.
Suara.com - Pengamat Kebijakan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, menilai keputusan reshuffle posisi Menteri Luar Negeri dari Sugiono ke Arrmanatha Nasir sebagai langkah yang tepat dan relevan untuk mengembalikan marwah Kementerian Luar Negeri.
Penunjukan sosok diplomat karier dipandang penting untuk merespons kerumitan dinamika politik internasional yang membutuhkan kapasitas dan keahlian diplomasi secara khusus.
"Ya, saya kira itu tindakan yang tepat dan penting ya, relevan, karena ini sudah saatnya memang Menlu itu dikembalikan ke marwahnya itu dengan dipimpin oleh seorang menteri yang karir semacam ini," kata Dafri kepada Suara.com, Jumat (2/10/2026).
Pasalnya, ditegaskan Dafri, diplomasi luar negeri tidak hanya sebatas menjalankan instruksi. Lebih dari itu, diplomasi menuntut penguasaan soft skill dan pemahaman mendalam tentang tata cara berdiplomasi.
Menurutnya, kegagalan menangkap nuansa diplomasi seperti gestur dan bahasa tubuh sering kali menjadi pemicu munculnya rasa kurang puas publik terhadap kinerja Menlu sebelumnya.
"Termasuk soft skill dalam konteks ini, misalnya berdiplomasi itu kan bukan hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi cara menyampaikannya pun itu menjadi hal yang penting, bahkan dalam berdiplomasi kata-kata, gestur tubuh, cara duduk, cara makan itu pun mempengaruhi satu diplomasi," tuturnya.
Meskipun menyambut positif latar belakang Arrmanatha Nasir, ia mengingatkan bahwa keberhasilan navigasi geopolitik Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana Presiden Prabowo Subianto mau memberikan ruang gerak dan kewenangan kepada Menlu yang baru.
Tanpa adanya pembagian peran yang seimbang dari Istana, pergantian posisi menteri diyakini tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi arah politik luar negeri Indonesia.
"Artinya, ketika presiden memilih orang yang tepat, tetapi kalau dia tetap tidak memberi ruang kepada seorang menteri untuk melakukan apa perannya sebagaimana seorang menteri luar negeri, ya maka pergantian itu menjadi sia-sia juga," tegasnya.
Dafri turut menyoroti pola kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya cenderung dominan, ketat, dan impulsif dalam mengendalikan para anggota kabinet.
Gaya kepemimpinan yang terpusat ini berisiko membatasi ide-ide strategis serta gagasan navigasi geopolitik yang dibawa oleh diplomat profesional di tubuh Kemlu.
Dari sisi kualifikasi individu, Dafri optimistis Arrmanatha Nasir akan membawa pendekatan yang jauh lebih rasional serta berbasis data (evidence-based policy) dalam setiap perumusan kebijakan luar negeri.
Namun, efektivitas seluruh gagasan rasional tersebut pada akhirnya tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang keputusan tertinggi kabinet.