- Pergantian Menlu belum tentu mengurangi lawatan luar negeri Prabowo.
- Prabowo sudah melakukan 56 kunjungan luar negeri hingga pertengahan 2026.
- Menlu baru bisa memberi perspektif baru soal agenda diplomasi Presiden.
Suara.com - Pergantian Menteri Luar Negeri (Menlu) dari Sugiono kepada Arrmanatha Nasir memunculkan pertanyaan baru mengenai arah diplomasi Indonesia. Salah satunya, apakah pergantian tersebut akan membuat Presiden Prabowo Subianto mengurangi intensitas kunjungan ke luar negeri.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ade Marup mengatakan, perubahan di kursi Menlu belum tentu langsung mengubah pola lawatan Prabowo ke luar negeri.
Menurut dia, sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial membuat keputusan terkait agenda perjalanan Presiden tetap berada di tangan Prabowo.
"Itu masih misteri karena basis kabinet kita presidensial, artinya Presiden memang punya hak prerogatif," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (3/10/2026).
Arrmanatha sendiri resmi dilantik sebagai Menlu menggantikan Sugiono dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026.
Sementara itu, aktivitas diplomasi luar negeri Prabowo selama sekitar 1,5 tahun pertama pemerintahannya terbilang tinggi. Prabowo tercatat telah melakukan setidaknya 56 kunjungan luar negeri hingga pertengahan 2026, baik untuk agenda bilateral maupun menghadiri forum internasional.
Ade menilai kehadiran Arrmanatha justru berpotensi memberikan perspektif baru bagi Presiden dalam menentukan agenda diplomasi.
Masukan dari Menlu baru dinilai dapat membantu memilah forum internasional maupun hubungan bilateral yang memang membutuhkan kehadiran langsung Presiden.
"Siapa tahu nanti Presiden akan mendapat informasi yang lebih clear tentang keperluan strategis apa yang harus didatangi oleh Pak Prabowo di forum-forum nasional atau dalam hubungan-hubungan bilateral dengan Indonesia," ujarnya.
Namun, Ade menegaskan pergantian Menlu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa frekuensi kunjungan Prabowo akan turun.
"Tetapi saya tidak berani berspekulasi apakah itu mengurangi intensitas atau enggak, karena itu sepenuhnya kembali lagi ke watak kabinet kita yang sangat presidensial di mana presiden memegang otoritas," ungkapnya.