- EVIDENT Institute Indonesia merilis kajian populer mengenai kinerja wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026.
- Todotua Pasaribu, Angga Raka Prabowo, dan Giring Ganesha disorot karena capaian investasi, penyerapan tenaga kerja, serta indikator kebudayaan yang melampaui target.
- Lembaga riset menegaskan bahwa volume pemberitaan tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja positif akibat adanya kasus hukum pejabat.
Sejak Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dibentuk pada 17 September 2025 hingga pergantian kepemimpinan pada 27 April 2026, ia memimpin lembaga tersebut bersamaan dengan tugasnya sebagai Wamen Komdigi.
Portofolio kerjanya mencakup isu perlindungan data pribadi, pemberantasan judi daring, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam layanan publik, hingga akselerasi transformasi infrastruktur digital.
Ruang diskursus media sosial menuntut penguatan pola komunikasi deliberatif yang setara guna menjembatani dinamika sentimen publik.
Capaian Kebudayaan Giring Ganesha
Kajian ini turut mencatat kinerja Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha yang mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Di bawah kepemimpinan Kementerian Kebudayaan pada tahun pertamanya sebagai kementerian mandiri, Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2025 mencapai 59,98, melampaui target sebesar 58,39.
Kenaikan tertinggi berada pada dimensi ketahanan sosial budaya. Giring juga memaparkan data evaluasi platform Spotify yang mencatat karya musik Indonesia menguasai 80 persen tangga lagu teratas, data yang kemudian dibawa ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar sebagai dasar perumusan kebijakan ekosistem ekonomi kreatif dan digital.
Volume Pemberitaan Bukan Tolok Ukur Kinerja
Evident Institute menegaskan bahwa tingginya eksposur pemberitaan tidak berbanding lurus dengan kualitas reputasi.
Hal itu terlihat pada figur yang terseret persoalan hukum, seperti Immanuel Ebenezer Gerungan (terpidana, Kementerian Ketenagakerjaan), Silmy Karim (tersangka, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung (tersangka, Badan Gizi Nasional terkait kasus program Makan Bergizi Gratis senilai Rp10,5 triliun per tahun). Keempatnya telah diberhentikan dari jabatannya.
Temuan tersebut dikomparasikan dengan data firma riset Reportica edisi Agustus 2026.
Hasil analisis media sosial menunjukkan Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengumpulkan 6.108 sebutan (mentions), namun seluruhnya bersumber dari kanal internal kementerian, sebuah fenomena yang diklasifikasikan sebagai “Ilusi Megafon”.
Sebaliknya, Wamen Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memimpin popularitas organik murni dengan 1.677 sebutan tanpa amplifikasi akun pribadi, diikuti Todotua Pasaribu sebanyak 1.048 sebutan organik.
Di sisi lain, Wamen Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mencatatkan 1.810 sebutan dengan 57,2 persen di antaranya bernada sentimen negatif.
Rekomendasi dan Metodologi Riset
Berdasarkan analisis tersebut, Evident Institute merumuskan tiga rekomendasi tata kelola:
- Memperketat mekanisme pengawasan internal pada institusi baru pengelola program prioritas nasional berskala masif.
- Memperbarui basis data pemantauan berkala guna mengikuti pergeseran formasi kabinet serta status hukum pejabat.
- Menempatkan peringkat volume pemberitaan secara proporsional sebagai indikator popularitas semata.
“Jumlah atau volume pemberitaan bukan indikator kinerja pejabat publik, karena kajian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah sumbu yang berbeda dan tidak berbanding lurus,” pungkasnya.
Riset deskriptif ini menghimpun data 63 figur setingkat Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih selama kurun 3 September 2025 hingga 3 September 2026.
Penelusuran data dilakukan melalui Google News RSS dengan saringan daftar media nasional terverifikasi Dewan Pers, menghasilkan 392 artikel dari 66 sumber media independen.
Kajian ini menerapkan pembatasan maksimal 15 artikel terbaru per tokoh dan tunduk pada asas praduga tak bersalah.