- Anggota DPR RI Rina Sa’adah mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya mengatasi karhutla di berbagai wilayah pada Oktober 2026.
- Pemerintah diminta memprioritaskan pemadaman cepat, perlindungan kesehatan warga terdampak, serta pembentukan komando terpadu lintas sektor secara optimal.
- Negara harus menindak tegas korporasi dan pelaku pembakaran lahan tanpa pandang bulu demi penegakan hukum transparan.
“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, Rina meminta adanya pembenahan sistemis dalam pengendalian karhutla, termasuk penguatan kapasitas Manggala Agni, dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA), serta edukasi pembukaan lahan tanpa bakar.
“Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rina mengimbau pemerintah untuk senantiasa transparan dan membuka informasi penanganan karhutla, perkembangan kualitas udara, hingga proses hukum secara berkala kepada publik.
“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkasnya.