- Survei SMRC pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Jakarta menunjukkan komitmen Presiden Prabowo menegakkan profesionalitas tentara rendah sebesar 4,2 persen.
- Jaleswari Pramodawardhani dari LAB 45 menilai pelibatan militer dalam program sipil dan revisi UU TNI memperkuat praktik militerisme di Indonesia.
- Kebijakan welfare militarism tersebut dikhawatirkan membuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil terasa seperti sebuah pemberian dari struktur komando.
Suara.com - Hasil survei Opinion Leaders oleh Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) menungkapkan persentase tingkat komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menegakan profesionalitas tentara dan politis terbilang rendah.
Melalui metode survey terhadap 200 Opinion Leaders yang berasal dari latar belakang beragam itu, komitmen Prabowo untuk membenahkan TNI di angka 4,2 persen.
Berada di urutan dua terbawah dari 31 tokoh politik dan intelektual lainnya. Posisi Prabowo bahkan masih dibawah wakilnya, Gibran Rakabuming memiliki komtimen sebesar 4,5 persen dan sejajar dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang sebesar 4,2 persen.
Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani berpendapat temuan itu berkelindan dengan peran militer yang kian merangsek masuk ke ranah masyarakat sipil.
Jaleswari mengenang keputusan Gubernur Jwa Barat Dedi Mulyadi untuk memasukan remaja yang dianggap nakal ke barak militer pada awal 2025 adalah salah satu contoh dari militerisme.
"Dan ini menurut saya agak memperbukan, bukan agak, tetapi sangat memprihatinkan," kata Jaleswari saat acara Diskusi Publik dan Rilis Survei SMRC di UIN Syarifhidayatullaj Jakarta pada Kamis, (15/10/2026).
Ditambah, militerisme kian menunjukan taringnya lewat revisi UU TNI yang sempat diprotes kalangan sipil pada tahun yang sama.
"Menurut saya perlu kita waspadai bersama," imbuhnya.
Jaleswari menduga, kebijakan Prabowo untuk melibatkan militer pada program-program sipil dalag sebuah upaya welfare militerism atau mensejahterakan tentara dengan menumpang di ranah kerja sipil.
"Welfare militarism yaitu ketika kesejahteraan diantarkan melalui aparatur militer, ketika ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan pembangunan koperasi desa dijalankan dengan melibatkan struktur teritorial dan batalyon pembangunan," jelas dia.
Hal itu dikarenakan ada kecenderungan kalau Prabowo memandang keberhasilan kinerja kalangan sipil dengan sebelah mata.
"Ketika kesejahteraan diantarkan lewat barak, barangkali itu pertanda bahwa kita belum cukup percaya pada kapasitas sipil kita sendiri, kapasitas sipil kita sendiri, birokrasi pemerintah daerah dan warga," katanya.
Menurut Jaleswari, jika kesejahteraan diwujudkan menggunakan gaya tersebut justru hanya memberikan kesan kalau hak-hak hanya diberikan melalui format pemberian.
"Dan kesejahteraan yang datang melalui struktur komando berisiko membuat hak dasar terasa sebagai pemberian, bukan sebagai hak," tegasnya. (Reporter: Alif Bintang)