- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berlibur ke Singapura saat warganya menderita kabut asap pada 15 Oktober 2026.
- Pakar UGM Agustinus Subarsono menyatakan izin Kemendagri sah secara hukum namun mengabaikan etika serta empati publik.
- Sikap abai tersebut berpotensi merusak karier politik jangka panjang akibat menurunnya kepercayaan masyarakat yang terdampak krisis.
Suara.com - Di saat warga Kalimantan Timur susah payah melawan sesak napas akibat pekatnya kabut asap karhutla, Gubernur Rudy Mas'ud justru tertangkap kamera tersenyum manis bersama sang istri di Singapura.
Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono, menilai dalih general check up itu sebagai potret gamblang matinya sensitivitas dan hilangnya etika kepemimpinan seorang pejabat publik.
"Dari sisi legal formal tindakan kepala daerah bisa dikategorikan tidak salah karena secara formal sudah seizin atasannya, yakni Kemendagri sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (15/10/2026).
Namun, kata Subarsono, tindakan Rudy tidak bisa semata-mata diukur dari aspek legal formal. Sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh masyarakat, gubernur dituntut mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya secara politik serta moral, terlebih ketika warga menghadapi bencana.
Kepatuhan terhadap aturan tidak otomatis membuat keputusan seorang kepala daerah pantas secara etis.
"Dalam situasai bencana akibat karhutla yang mengakibatkan wilayah dipenuhi asap pekat, maka kepala daerah sepantasnya berada di wilayahnya tidak pergi ke daerah lain, bahkan ke luar negeri sebagai wujud komitmennya terhadap sumpah jabatannya, untuk lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia mempertanyakan urgensi perjalanan ke luar negeri apabila alasannya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau general check-up. Alasan tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan etika.
"Izin atasan untuk general check up ke luar negeri sekadar pemenuhan aspek legal formal (legal accountability) di satu pihak, tetapi pihak lain menunjukkan sensitivitas politik dan empati kepala daerah yang rendah pada masyarakat," tegasnya.
Lebih jauh, Subarsono menekankan bahwa kepemimpinan sosial dan politik dalam sistem demokrasi membutuhkan akuntabilitas yang jauh lebih luas ketimbang sekadar selembar surat izin atasan.
Kritik terhadap Rudy pun tidak tepat jika sekadar dianggap sebagai reaksi emosional warga. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut kinerja pejabat yang digaji menggunakan uang negara, terlebih ketika keselamatan dan kesehatan publik terancam.
"Ini bukan persoalan baper, tetapi lebih pada fenomena kesadaran politik warga yang mulai meningkat di era demokrasi untuk berani bersuara. Di negara demokrasi, seorang pemimpin perlu mendengarkan dan memenuhi tuntutan warganya sebagai konsekuensi dia dipilih oleh warganya," ujarnya.
Sikap abai terhadap penderitaan publik ini diprediksi membawa dampak jangka panjang terhadap karier politik Rudy Mas'ud.
Momentum bencana, kata Subarsono, seharusnya menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk membuktikan keberpihakan kepada masyarakat sekaligus membangun kembali kepercayaan politik. Bukan justru menempatkan urusan pribadi di atas kepentingan warga yang tengah menghadapi krisis.
"Urusan pribadi lebih baik di nomor sekian, bukan malah nomor satu," tandasnya.