-
Jokowi menilai isu ijazah dan pemakzulan Gibran dirancang melalui skenario operasi politik terencana.
-
Penggunaan hak angket oleh fraksi DPR dinilai sebagai hak konstitusional yang sah secara hukum.
-
Penentuan arah koalisi dan dukungan Pilpres 2029 merupakan kewenangan internal setiap partai politik.
Suara.com - Joko Widodo atau Jokowi meyakini gelombang isu ijazah serta wacana pemakzulan anaknya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil dari skenario operasi politik. Langkah sistematis ini dinilai sengaja dirancang guna menggerogoti kredibilitas figur publik tertentu di tengah dinamika politik nasional.
Sorotan publik yang kian membesar terjadi akibat masuknya kelompok kepentingan yang memanfaatkan momentum keresahan tersebut.
Kondisi ini secara tidak langsung berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari berbagai persoalan bangsa yang jauh lebih mendesak.
Taktik pergerakan di balik layar ini disinyalir tidak hanya membidik satu figur tunggal dalam lingkar kekuasaan.
Skenario tersebut ditengarai menyasar posisi politik mantan presiden beserta wakil presiden aktif secara bersamaan.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi jadi menjadi ramai sekali."
"Tapi ya buat saya biasa saja,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (16/10/2026).
Polemik berkembang kian liar saat dikonfirmasi mengenai potensi pengalihan isu-isu prioritas nasional lainnya.
“Ya bisa saja seperti meureun seperti itu, bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” katanya.