-
Profil Bima Setiawan merupakan adik kandung mantan Kepala BNPB Suharyanto.
-
KPK menetapkan profil Bima Setiawan sebagai tersangka dugaan korupsi Rp148 miliar.
-
Kasus profil Bima Setiawan berujung pada pencopotan Suharyanto dari jabatannya.
Suara.com - Skandal korupsi pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seperti karhutla dan banjir tengah membuat masyarakat geram.
Apalagi sosok di balik kasus korupsi dana bantuan BNPB ini melibatkan Bima Setiawan, yang tak lain merupakan adik kandung dari mantan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Suharyanto.
Penetapan tersangka Bima Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bola liar yang berujung pada dicopotnya Letjen Suharyanto dari pucuk pimpinan BNPB oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026).
Lantas, siapa sebenarnya sosok Bima Setiawan, bagaimana sepak terjangnya di BNPB, dan seperti apa modus dugaan korupsi yang menyeret namanya?
Sosok Bima Setyawan
Bima Setiawan dikenal publik sebagai adik kandung Letjen TNI Suharyanto.
Namun di BNPB, perannya bukan sekadar anggota keluarga sang jenderal.
Bima memiliki akses langsung ke birokrasi lantaran menyandang status resmi sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB.
Kendati memegang posisi strategis di lingkaran inti penanggulangan bencana, rekam jejak pribadi dan pendidikan Bima Setiawan tergolong sangat minim di ruang publik.
Riwayat sekolah, almamater perguruan tinggi, gelar akademik, hingga jejak karier awalnya sebelum masuk ke BNPB belum banyak terdata dalam sumber-sumber terbuka yang terverifikasi.
Selain aktif sebagai tenaga ahli, Bima diketahui bergerak di sektor swasta, khususnya pada jejaring bisnis yang berkaitan dengan tender pengadaan barang dan jasa.
Hubungan kekerabatan dengan pimpinan tertinggi serta posisinya di BNPB diduga kuat memberikannya keleluasaan dalam mengatur proyek kebencanaan.
Modus Penunjukan Langsung Proyek Rp148 Miliar
Dugaan bancakan dana bantuan bencana oleh Bima Setiawan dibongkar langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Bima diduga memanfaatkan jabatannya untuk memuluskan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa penanganan bencana, seperti tanggap darurat karhutla hingga banjir periode 2024–2026.