- SEMA UGM menyurati Sekjen ASEAN untuk mendesak penilaian independen terhadap penanganan karhutla Indonesia.
- Krisis lingkungan di Kalimantan selama empat bulan ini berdampak buruk pada pendidikan, kesehatan, dan hak masyarakat atas udara bersih.
- SEMA UGM mengkritik pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional serta mengabaikan tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia dan Singapura.
"Kami menilai diplomasi tertutup dan pernyataan keprihatinan tidak cukup ketika masyarakat terus dipaksa menghirup asap," tegasnya.
Selain mendesak evaluasi terhadap pemerintah, SEMA UGM meminta ASEAN menunjukkan solidaritas kepada masyarakat terdampak, warga yang terlibat dalam pemadaman, kelompok yang mendokumentasikan aktivitas korporasi, serta pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan melalui pengadilan dan aksi publik.
Menurut SEMA UGM, penanganan karhutla tidak cukup diukur melalui laporan administratif atau pernyataan resmi. Hasilnya harus terlihat dari pengendalian kebakaran, pemulihan hak masyarakat terdampak, transparansi, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
"Pernyataan diplomatik saja tidak akan membersihkan udara. Asap telah melintasi batas negara; solidaritas dan keberanian politik harus melakukan hal yang sama," tandasnya.