- Pengamat politik Bawono Kumoro menyatakan konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta menjaga stabilitas politik.
- Dukungan hampir seluruh partai politik di DPR RI membantu pemerintah menjalankan berbagai agenda strategis nasional.
- Kontrol publik dan kebebasan berpendapat tetap berjalan tanpa pengekangan guna menjaga prinsip demokrasi yang sehat.
Suara.com - Konsolidasi politik menjadi salah satu modal utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir. Dukungan hampir seluruh partai politik di DPR RI memberi pemerintah ruang lebih luas untuk mengamankan agenda legislasi hingga kebijakan strategis.
Pengamat politik Bawono Kumoro menilai, dukungan politik tersebut penting dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia. Tanpa dukungan dari luar partai pengusungnya, presiden berpotensi menghadapi hambatan dalam menjalankan program pemerintahan.
"Konsolidasi politik menjadi salah satu hal paling menonjol dari dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo memperoleh dukungan dr hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI," kata Bawono seperti dikutip SUARA.COM dari Antara di Jakarta, Minggu.
Menurut Bawono, dukungan lintas partai diperlukan agar agenda legislasi, penganggaran, dan kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan optimal. Konsolidasi juga berpotensi meredam konflik antarelite sehingga presiden memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan kebijakan secara konsisten.
Dinamika konsolidasi itu turut terlihat dari tujuh kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih selama pemerintahan Prabowo.
Namun, kuatnya dukungan di parlemen bukan berarti pemerintah dapat mengabaikan pengawasan dari luar lingkaran kekuasaan. Bawono mengingatkan pentingnya menjaga ruang bagi masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan, demokrasi tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum. Di antara satu pemilu dan pemilu berikutnya, kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, serta hak masyarakat menyampaikan kritik melalui demonstrasi juga harus tetap terjamin.
Bawono menilai, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, mekanisme kontrol publik tersebut masih berjalan tanpa pengekangan berarti ataupun tindakan represif dari pemerintah.
Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan bahwa konsolidasi politik di tingkat elite tidak harus bertentangan dengan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.
Dengan dukungan mayoritas kekuatan politik di parlemen, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merealisasikan agenda-agendanya. Tantangannya adalah memastikan kekuatan politik tersebut tetap diimbangi pengawasan publik agar stabilitas pemerintahan berjalan seiring dengan terjaganya demokrasi.