- Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengkritik klaim pemerintah terkait keberhasilan dua tahun Prabowo Subianto.
- Survei SMRC menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dari 81,2 persen menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
- Jamiluddin menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan dari bawah agar program disusun berdasarkan kebutuhan langsung masyarakat.
Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik klaim keberhasilan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, berbagai capaian yang disampaikan pemerintah berkontradiksi dengan hasil survei yang menunjukkan penurunan kepuasan publik dan elektabilitas Prabowo.
Jamiluddin menyebut pemerintah menonjolkan sejumlah keberhasilan, mulai dari swasembada pangan, penghematan anggaran, program sosial berskala besar, hingga pertumbuhan ekonomi yang diklaim bertahan di atas 5 persen.
Namun, klaim tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Di sektor pertanian, pemerintah mengeklaim kesejahteraan petani meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11 pada September 2026, didukung kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Pemerintah juga mengeklaim Indonesia semakin mandiri di bidang energi setelah menghentikan impor solar dari luar negeri dengan memanfaatkan bahan baku minyak sawit domestik.
Sementara itu, pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan disebut mencapai 12,26 persen pada triwulan II 2026.
Meski demikian, Jamiluddin menyoroti hasil survei dan kajian yang memberikan gambaran berbeda mengenai penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo.
Ia merujuk hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi juga disebut merosot menjadi 40 persen.
Dalam survei elektabilitas yang turut disinggung Jamiluddin, Prabowo memperoleh angka 9,8 persen, di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebesar 35,5 persen dan Anies Baswedan sebesar 10,3 persen.
“Jadi, ada kesenjangan (gap) antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kepuasan dan elektabilitas terhadap pemerintah dan Prabowo menurut publik berdasarkan hasil survei,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin (19/10/2026).
Menurut Jamiluddin, perbedaan antara klaim pemerintah dan hasil survei tersebut dapat memunculkan penilaian yang berbeda di tengah masyarakat.
Pendukung pemerintah cenderung menjadikan capaian pembangunan sebagai bukti keberhasilan, sedangkan kelompok yang berseberangan dapat menggunakan hasil survei untuk mengkritik kinerja pemerintahan.
Sementara itu, masyarakat yang berada di luar kedua kelompok tersebut berpotensi kebingungan dalam menilai keberhasilan pemerintah ketika klaim prestasi tidak sejalan dengan tingkat kepuasan publik.
Jamiluddin menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintahan semestinya tidak hanya bertumpu pada klaim pemerintah, tetapi juga pada penilaian masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan.
“Pemerintah yang demokratis seharusnya mendengarkan penilaian rakyat terhadap kinerjanya, bukan klaim sepihak,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan dari bawah atau bottom up, yakni menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurut Jamiluddin, pendekatan tersebut penting agar pemerintah benar-benar menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani.
“Dengan begitu pemerintahan demokratis akan terus menyusun program kerjanya berdasarkan kebutuhan rakyatnya,” pungkasnya.