- Pemerintah menyetujui tawaran bantuan penanganan karhutla dari Singapura dan Malaysia melalui koordinasi BNPB.
- Pemerintah mengerahkan 60 ribu personel dan 47 pesawat nasional ke lokasi terdampak untuk memadamkan kebakaran.
- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan dini sebelum kebakaran terjadi.
Suara.com - Pemerintah segera mengoordinasikan tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Singapura melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bantuan tersebut menyusul dukungan Malaysia yang telah menyiapkan puluhan personel dan sejumlah pesawat untuk membantu pemadaman.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, tawaran bantuan dari Singapura akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kepala BNPB.
"Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB," kata Dudung setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dudung menyebut Malaysia juga telah menyiapkan 52 personel dan tiga pesawat untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.
Meski menerima tawaran bantuan dari negara tetangga, pemerintah tetap mengerahkan kekuatan nasional untuk memadamkan kebakaran. Menurut Dudung, sebanyak 60 ribu personel dan 47 pesawat telah dikerahkan ke sejumlah lokasi terdampak karhutla.
Selain penanganan kebakaran, Dudung mengatakan Prabowo mengingatkan jajarannya agar memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan. Pemerintah diminta tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi, tetapi juga melakukan antisipasi sejak dini.
"Jangan sampai, perintah Presiden, setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk menangani karhutla. Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha dalam rapat di DPR RI pada Kamis (15/10/2026).
Ia mengatakan, mekanisme pemberian bantuan tersebut sedang dibahas pada tingkat teknis oleh BNPB.
"Itu sudah dibahas ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," ujar Arrmanatha. (Antara)