- Sebuah spanduk desakan pemakzulan Wapres Gibran terpasang di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Aksi pemasangan spanduk tersebut hanya dihadiri segelintir emak-emak dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
- Peristiwa itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 mengenai catatan ijazah Gibran.
Suara.com - Sebuah spanduk berukuran besar tiba-tiba mencuri perhatian di depan gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Spanduk tersebut memuat seruan bernada desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Makzulkan Gibran, tidak sah sebagai wakil presiden,” demikian bunyi pesan yang terpampang jelas di pagar Kompleks Parlemen tersebut.
Kendati membawa pesan bernada provokatif dan mencolok, pemandangan di lokasi justru kontras. Pantauan di lapangan menunjukkan tidak ada pergerakan massa masif yang memadati gerbang parlemen.
Hanya terlihat segelintir ibu-ibu (emak-emak) yang tengah duduk santai berteduh di bawah pepohonan depan Gedung DPR RI.
Aktivitas publik di sekitar Senayan pun tidak terganggu. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi terpantau ramai lancar dan dapat dilintasi kendaraan dengan normal tanpa ada pengalihan jalan.
Aksi pembentangan spanduk pemakzulan ini diketahui berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 lalu.
Dalam perkara sengketa terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Denny Indrayana, MK sejatinya telah memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Namun, dalam amar pertimbangannya, mahkamah turut menyebutkan catatan mengenai ketiadaan kepemilikan ijazah setara SMA milik Gibran.