- Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyatakan keprihatinannya di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 19/10/2026.
- Justin mengungkapkan bahwa sebagian besar atau kurang dari 50 persen guru di ibu kota disinyalir belum mengantongi sertifikasi resmi.
- Ia meminta anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp17 triliun difokuskan untuk membenahi kecakapan guru guna meningkatkan mutu pendidikan.
Suara.com - Kualitas pendidikan di DKI Jakarta dinilai menghadapi persoalan genting terkait kualifikasi para tenaga pengajarnya.
Pasalnya, sebagian besar pendidik di ibu kota disinyalir belum mengantongi sertifikasi resmi dari otoritas kependidikan.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengungkapkan keprihatinannya mengenai kapasitas tenaga pendidik tersebut saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).
"Guru kita di DKI Jakarta itu, yang memiliki sertifikasi kependidikan ini, disinyalir kurang dari 50 persen," ujarnya.
Justin mengingatkan, keelokan sarana fisik sekolah tidak akan bermakna tanpa ditopang oleh kepiawaian pengajar di dalam ruang kelas.
"Jangan sampai sekolah kita bagus seperti sekolah internasional, tapi mutunya juga buruk," lanjut dia.
Legislator fraksi PSI ini menautkan lemahnya sertifikasi pengajar tersebut dengan ketertinggalan capaian akademik pelajar Indonesia di kancah internasional.
"Bagaimana anak-anak kita bisa bersaing, memiliki kemampuan yang bisa setara dengan anak-anak di luar negeri kalau level pendidikan kita sendiri buruk?" tanya Justin.
Oleh sebab itu, pos anggaran daerah bernilai fantastis pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta difokuskan juga untuk membenahi kecakapan guru.
"Anggaran kita juga cukup besar, ada Rp17 triliun anggaran Dinas Pendidikan kita. Jadi, kualitas SDM guru dan metode pembelajaran kita, itu juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya sekadar gedung-gedung sekolah, tidak hanya sekadar anak-anak partisipasi sekolah, tapi kualitasnya," tandas Justin.