- Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan penyelarasan birokrasi menjadi tantangan tersulit mewujudkan Jakarta kota sinema.
- Pernyataan tersebut disampaikan pada penutupan Jakarta Film Summit 2026 di Park Hyatt Menteng pada Rabu (21/10/2026).
- Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat fondasi perfilman melalui Jakarta Film Commission untuk mendukung para sineas dunia.
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui bahwa penyelarasan cara pandang birokrasi di tubuh pemerintah daerah menjadi tantangan paling rumit dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema dunia.
Pernyataan tersebut disampaikannya secara lugas saat menutup perhelatan Jakarta Film Summit 2026 di Park Hyatt Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
"Ya, tentu output-nya terlalu banyak sebetulnya yang diharapkan. Tapi memang ini pasti akan proses panjang. Kita nggak, ya, kalau orang-orang yang hadir sini paham tentang ini. Tapi yang paling sulit memahami adalah yang ke dalam. Boleh dikatakan, ini kan menjadi bagian baru dari OPD. Untuk mempersepsikan aja ini memerlukan waktu," ujar Rano.
Menurut mantan aktor kenamaan itu, pemahaman mendalam tentang faedah industri film bagi perekonomian kota masih belum merata di kalangan Organisasi Perangkat Daerah.
"Tapi sekarang sudah mulai paham, sudah mulai tahu, apa sih fungsinya film di sebuah kota. Jadi memang pasti akan membutuhkan waktu yang lama," lanjut Rano.
Padahal, Jakarta bertekad meniru jejak sukses Kota Busan di Korea Selatan yang tersohor reputasinya berkat keseriusan membangun tatanan sinema secara berkesinambungan.
"Tidak membangun reputasinya sebagai kota sinema hanya dengan menyelenggarakan sebuah festival. Reputasi itu lahir dari kesungguhan membangun infrastruktur, menyiapkan talenta, memperkuat kelembagaan, membuka jejaring internasional, dan menjaga konsistensi selama bertahun-tahun," kata Rano.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun fondasi kokoh tersebut lewat kehadiran Jakarta Film Commission agar ramah terhadap para sineas.
"Kami sedang membangun fondasi agar Jakarta semakin ramah bagi kegiatan produksi, semakin terbuka bagi investasi, dan semakin mudah dijangkau oleh para sineas dari berbagai belahan dunia," terang Rano.
Selain iklim keterbukaan, kepastian birokrasi dan regulasi perizinan menjadi syarat mutlak agar para pekerja kreatif dapat berkarya secara leluasa tanpa aral melintang.
"Kami menyadari bahwa kreativitas membutuhkan kebebasan untuk tumbuh, tetapi kreativitas juga membutuhkan kepastian. Perizinan, akses pembiayaan, dukungan infrastruktur, dan kebijakan yang tidak mempersulit orang-orang yang hendak berkarya," ucap Rano.
Keselarasan antara pemangku kebijakan dan insan perfilman ini diproyeksikan terus diperkuat menjelang peringatan usia emas lima abad Jakarta tahun depan.