- Anggota Parlemen Malaysia Kalam Salan meminta Presiden Prabowo Subianto memadamkan kebakaran hutan dalam sidang parlemen tanggal 21 Oktober 2026.
- Kabut asap lintas batas dari Indonesia berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, sektor pariwisata, serta perekonomian Malaysia.
- Kalam Salan mengusulkan pemanfaatan jalur diplomatik ASEAN, pembentukan dana regional, dan penguatan implementasi perjanjian pencemaran asap lintas batas.
Suara.com - Anggota Parlemen Malaysia dari Sabak Bernam, Kalam Salan, mencuri perhatian saat menyampaikan pesan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait persoalan kabut asap lintas batas.
Menariknya, politikus tersebut menggunakan Bahasa Jawa untuk meminta Prabowo segera mengambil tindakan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Indonesia.
Pesan itu disampaikan Kalam saat membahas Rancangan Undang-Undang Perbekalan (Anggaran Belanja) 2027 dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Selasa (21/10/2026).
“Pak Prabowo, tolonglah ambil tindakan segera, padamkan api, hentikan kebakaran dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun. Kita ingin langit yang cerah, udara bersih, dan rakyat kedua negara dapat hidup sehat dengan aman,” kata Kalam dikutip dari Sinar Harian.
Ia kemudian menerjemahkan pesannya ke dalam Bahasa Jawa sebagai bentuk permohonan langsung kepada Prabowo agar persoalan kabut asap yang berdampak pada masyarakat kedua negara segera diselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kalam juga mengkritik anggapan yang menjadikan hutan Indonesia sebagai pemasok oksigen bagi Malaysia, seolah-olah kabut asap yang melintasi perbatasan tidak perlu dipersoalkan.
“Janganlah masalah ini dijadikan bahan lelucon, kononnya hutan Indonesia selama ini memberikan oksigen kepada Malaysia. Apakah hutan di Malaysia ini pohon plastik sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen?” ujarnya.
Menurut Kalam, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat Malaysia.
Dampaknya mencakup gangguan pernapasan, batuk, asma, hingga terganggunya kegiatan sekolah dan sektor pariwisata.
Aktivitas ekonomi lainnya, termasuk pekerjaan di perkebunan dan kegiatan nelayan, juga berpotensi terdampak akibat memburuknya kualitas udara.
Kalam mengusulkan agar pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk mendorong Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, mengambil langkah regional yang lebih tegas dalam menangani kabut asap lintas batas.
Ia mengusulkan penguatan penegakan hukum bersama, pembentukan sistem peringatan dini berbasis pemantauan satelit, serta pembentukan tim tanggap darurat regional untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, Kalam mendorong penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.
Ia juga mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, anggota parlemen dari Batang Lupar, Mohamad Shafizan Kepli, menilai Malaysia perlu konsisten memberikan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional.