- Ditjen Dukcapil Kemendagri mengembangkan NIK dan IKD untuk mengintegrasikan layanan publik lintas sektor hingga November 2026.
- Kabupaten Banyuwangi melaksanakan uji coba integrasi IKD dengan Portal Perlinsos pada tahun 2025 untuk keluarga penerima manfaat.
- SIAK dan SATUSEHAT diintegrasikan pada 11 Agustus 2026 guna mempermudah orang tua menerbitkan akta kelahiran bayi.
Suara.com - Data kependudukan semakin menjadi fondasi penting dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan publik. Mulai dari kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga perlindungan sosial, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus diperkuat untuk mendukung pelayanan yang lebih mudah dan terintegrasi.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengembangkan pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik. Melalui sistem identitas digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus berulang kali menjalani proses verifikasi identitas secara manual.
Dukcapil Perluas Pemanfaatan Data Kependudukan
NIK menjadi identitas utama dalam proses verifikasi data penduduk di berbagai sektor. Sementara itu, IKD memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan dalam bentuk digital sekaligus mendukung keterhubungan dengan layanan administrasi yang tersedia.
Berdasarkan data per 3 November 2026, sebanyak 7.833 lembaga telah bekerja sama dengan Dukcapil dalam pemanfaatan data kependudukan. Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perbankan, hingga transportasi.
Pemanfaatan data kependudukan membantu lembaga pengguna melakukan verifikasi identitas dalam proses pelayanan. Dengan keterhubungan tersebut, data yang telah terverifikasi dapat menjadi dasar untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
IKD Terintegrasi dengan Portal Perlindungan Sosial
Salah satu penerapan identitas digital dilakukan melalui integrasi IKD dengan Portal Perlinsos. Sistem ini mendukung akses masuk terpadu atau single sign-on, pengenalan wajah, serta verifikasi menggunakan data NIK.
Integrasi tersebut ditujukan untuk membantu proses pemeriksaan identitas masyarakat dalam ekosistem perlindungan sosial. Pemanfaatan identitas digital juga menjadi bagian dari pengembangan pelayanan yang lebih terhubung dengan kebutuhan penerima manfaat.
Pelaksanaan pilot di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 mencatat sebanyak 359.079 kepala keluarga telah terdaftar. Dalam program tersebut, dukungan aktivasi IKD menyasar calon penerima manfaat serta petugas pendamping, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan operator desa maupun kelurahan.
Keterlibatan petugas di tingkat daerah menjadi bagian penting dalam mendukung proses aktivasi identitas digital. Dengan demikian, pemanfaatan IKD tidak hanya diarahkan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung kesiapan petugas yang terlibat dalam pelayanan perlindungan sosial.
Integrasi Dukcapil dan SATUSEHAT Permudah Penerbitan Akta Kelahiran
Pengembangan layanan digital juga menyasar kebutuhan keluarga setelah kelahiran anak. Dukcapil mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SATUSEHAT untuk menghubungkan data fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem administrasi kependudukan.
Integrasi yang diluncurkan pada 11 Agustus 2026 tersebut diarahkan untuk mendukung penerbitan akta kelahiran secara lebih mudah. Melalui keterhubungan sistem, orang tua diharapkan tidak perlu lagi mendatangi kantor Dinas Dukcapil secara langsung untuk mengurus dokumen tersebut.
Kemudahan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi tahapan administratif yang harus dilakukan keluarga setelah kelahiran bayi. Dengan proses yang semakin terhubung, orang tua dapat lebih fokus pada perawatan dan kesehatan anak.