- Puluhan ribu warga Portugal menggelar aksi demonstrasi besar di berbagai kota pada Sabtu untuk menuntut solusi krisis perumahan.
- Krisis dipicu lonjakan harga rumah sebesar 61 persen dan kenaikan biaya sewa hingga 68 persen sejak tahun 2020.
- Pemerintah merespons krisis tersebut dengan berjanji membangun 145 ribu unit rumah baru serta membatasi penyewaan jangka pendek.
"Jika Anda memperoleh 1.000 euro dan harus membayar sewa 600 atau 700 euro, Anda tidak bisa hidup. Itu mustahil," ujarnya.
Harga Rumah Portugal Naik 61 Persen, Sewa Melonjak 68 Persen
Kemarahan masyarakat Portugal bukan tanpa alasan. Data statistik menunjukkan harga rumah di negara tersebut mengalami kenaikan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
Kantor Statistik Uni Eropa (Eurostat) mencatat Portugal mengalami kenaikan rasio harga rumah terhadap pendapatan sebesar 61 persen selama periode 2015-2025.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Uni Eropa, disusul Belanda dengan kenaikan 34 persen.
Kenaikan harga properti juga belum menunjukkan tanda-tanda melambat.
Institut Statistik Nasional Portugal melaporkan harga properti meningkat hampir 20 persen antara kuartal pertama 2025 dan kuartal pertama 2026.
Sementara itu, pemerintah Portugal mencatat harga sewa rumah telah melonjak 68 persen sejak 2020.
Lonjakan tersebut antara lain dipengaruhi masuknya pembeli asing dan dana investasi ke pasar properti.
Portugal menjadi tujuan menarik bagi pekerja jarak jauh dan pensiunan asing karena iklimnya yang relatif hangat serta lokasinya yang berada di kawasan pesisir.
Kondisi ini membuat persaingan mendapatkan hunian semakin berat bagi masyarakat lokal, terutama kelompok pekerja dan generasi muda.
Warga Tolak Aturan Sewa Baru, Pemerintah Janji Bangun 145 Ribu Rumah
Gelombang demonstrasi juga dipicu kebijakan pemerintah terkait perubahan aturan persewaan rumah.
Parlemen Portugal sebelumnya telah menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kontrak sewa dan mempercepat prosedur pengusiran penyewa.
Namun, kelompok pemerjuang hak perumahan menilai kebijakan tersebut berisiko mengurangi perlindungan hukum bagi penyewa di tengah mahalnya harga hunian dan terbatasnya ketersediaan rumah.
Platform Casa Para Viver, yang menghimpun sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi masyarakat akar rumput, mendesak pemerintah memperketat pengawasan kontrak sewa, akomodasi wisata jangka pendek, serta properti yang dibiarkan kosong.
Pemerintah Portugal telah merespons krisis tersebut dengan menurunkan pajak pembangunan rumah baru, membatasi penyewaan jangka pendek, dan menjanjikan pembangunan 145.000 unit rumah baru.
Namun, pemerintah mengakui kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak secara langsung.
Perwakilan Casa Para Viver juga mendesak Perdana Menteri Luis Montenegro untuk berdialog langsung dengan kelompok masyarakat yang terdampak krisis perumahan.